DPRD RDP Bantuan BPUM

  • Whatsapp
DPRD RDP Bantuan BPUM

BULUKUMBA, UPEKS.co.id – Komisi B DPRD Bulukumba melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan  Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi Dan UMKM terkait adanya dugaan pemotongan Bantuan Langsung Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diadakan oleh Program Kementrian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2020 di Kab. Bulukumba, Selasa (16/3/21).

RDP ini dipimpin Ketua Komisi B Fahidin HDK (PKB) bersama Wakil Ketua DPRD Dra. Hj. Aminah Syam, M.Kes dan H. Patudangi, S.Sos dan Anggota DPRD Bulukumba Drs. H. Muh. Sabir (Demokrat), Asri Jaya (Golkar), H. Supriadi H. Beddu (Hanura), Hj. Nuraidah (PAN), H. Musa Lirpa (PDIP), Ahmad Saiful, SE (Gerindra), Muh. Jufri,SH (PPP), A. Muhammad Ahyar, SE (PKS).

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi B Fahidin HDK menyampaikan terkait adanya dugaan pemotongan yang beredar di masyarakat soal Bantuan BPUM ini, maka dari itu kami dari komisi B ingin meminta konfirmasi atau klarifikasi kepada Dinas terkait apakah dugaan itu benar atau tidak sehingga masyarakat mengetahui tentang proses penerimaan bantuan yang menjadi program Presiden Jokowi.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Taufik mengatakan untuk bantuan BPUM ini yang menjadi program kementrian Koperasi dan UKM dari Dinas Koperasi dan UMKM mengaku kaget karena kami mendengar adanya pemotongan bantuan BPUM ini, karena program ini akan lanjut ditahun 2021 sehingga dalam penyalurannya semaksimal mungkin akan ia laksanakan dengan baik.

“Saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk tahun 2021 Kementrian Koperasi dan UKM dalam penyaluran bantuan BPUM ke masyarakat akan berkurang dari Rp. 2,4 juta menjadi Rp. 1,4 juta.

Legislator Partai Golkar, Asri Jaya juga mengatakan terkait asas manfaat bahwa dalam penerimaan bantuan ini, Dinas terkait harus lebih mensosialisasikan lebih masif ke kecamatan sampai ke desa-desa sehingga masyarakat tidak salah mengartikan bantuan ini apakah sesuai dengan pengembangan usahanya atau tidak.

Lanjut Ketua Komisi B berharap bantuan BPUM ini bisa menguatkan perekonomian masyarakat dan selanjutnya akan kami konsultasikan ke Kementrian terkait untuk prosedur penyalurannya. (sufri)

———————-

Pos terkait