ANEKA

Direktur PBH Agindo Sorot Maklumat Bersama Forkopimda, Ini Penjelasan Kabag Hukum

Direktur PBH Agindo Sorot Maklumat Bersama Forkopimda, Ini Penjelasan Kabag Hukum

ENREKANG, UPEKS.co.id — Direktur Pusat Bantuan Hukum (PBH) Amanah Garuda Indonesia (Agindo), Hasri Jack sorot Maklumat Bersama Forkopimda Enrekang terkait Covid-19 yang dikeluarkan 4 Maret 2021 lalu.

Maklumat dinilai cacat hukum karena tidak sejalan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru Nomor 5 tahun 2021 yang diterbitkan 4 Maret 2021.

Parahnya lagi, acuan yang digunakan dalam maklumat tersebut Inmendagri nomor 3 tahun 2021. Padahal regulasi itu sudah lama dicabut. Masak kok tidak ada yang update.

Dalam Diktum ke-16 Inmendagri Nomor 5 tahun 2021 masa berlakunya PPKM sangat jelas 9 Maret 2021 sampai 22 Maret 2021.

Sementara dalam maklumat bersama yang dikeluarkan Forkopimda Enrekang tidak dijabarkan sampai kapan masa berlakunya, dan beberapa kalimat dan point-point dalam maklumat forkopimda tersebut sangat tidak nyambung.

“Pemda Enrekang ini tidak update dalam mengambil rujukan kebijakan. Semestinya Inmendagri nomor 5 yang dijabarkan Pemda melalui Surat Edaran kepala daerah dan forkopimda cukup tembusan bukan lewat Maklumat bersama,” kata Hasri, Jumat (11/3/2021).

Dalam pemberlakuan PPKM itu, lanjut Hasri, tidak gampang dan serampangan, selain harus mengacu Inmendagri terbaru. Sebelum pemberlakuan surat edaran, harus betul-betul memastikan keterlibatas seluruh pihak terkait, termasuk pihak-pihak yang akan terkena dampak.

“Jangan seperti saat ini, ingin memberlakukan PPKM melalui Maklumat bersama yang justru cara seperti ini sangat kuno dan mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Hasri juga menjelaskan, dalam Inmendagri No.5 tahun 2021 dapat diberlakukan untuk wilayah atau zona merah, jadi Enrekang jelas tidak masuk kategori, karena Enrekang saat ini status zona kuning Covid-19.

“Jangan seolah-olah Enrekang ini dalam kondisi yang menyeramkan dengan dikeluarkan Maklumat tanpa dasar
hukum tersebut, Enrekang baik-baik saja kok,” ucap Hasri,

“Jadi kalau Kabag Hukum Pemda yang konsep maklumat ini, bisa dipertanyakan kapasitasnya,” tegasnya.

Maklumat itu, kata Hasri sangat lemah dan cacat hukum, bahkan bisa berimplikasi hukum, apalagi dalam maklumat itu sudah terlalu jauh mengatur tentang anggaran.

Ini dikarenakan Forkopimda menginstruksikan lurah, Kades, Bhabinkamtibmas menentukan posko di desa. Jelas dalam penentuan posko itu tentu berkaitan anggaran. Lalu dasar apa dan siapa yang pertanggungjawabkan nanti penggunaan anggarannya?, tanya Hasri.

Advokat sekaligus Pengusaha menegaskan, seharusnya maklumat ini gugur dengan sendirinya, karena yang ingin disukseskan adalah Inmendagri yang sudah lama dicabut dan tidak berlaku lagi.

Direktur PBH Agindo Sorot Maklumat Bersama Forkopimda, Ini Penjelasan Kabag Hukum

Hasri mengungkapkan, pihaknya sebenarnya mengapresiasi keseriusan pemerintah dan Forkopimda dalam penanganan Covid-19.

“Kami sangat mengapresiasi semangat dan keseriusan Pemda & Forkopimda Enrekang, hanya saja, Pemda juga harus kaji lebih jauh dan menetapkan landasan hukum yang kuat sebelum menerapkan aturan tersebut. Instruksi mendagri itu hampir tiap bulan berganti karena mengikuti situasional perkembangan Covid-19 di tanah air,” jelas Hasri.

“Kita hanya prihatin kalau hal-hal seperti ini dibiarkan atau dianggap biasa saja, sebab bisa permalukan daerah nantinya.Satu-satunya di Indonesia saat ini yang keluarkan maklumat hanya di Kabupaten Enrekang. Daerah lain telah sibuk pemulihan ekonomi, recover kesehatan & vaksinasi. Sebagai putra daerah, tak salah rasanya jika mengingatkan Pemerintah,” tandasnya.

Kabag Hukum Pemda Enrekang, Dirhamsyah saat dikonfirmasi mengatakan, Maklumat bersama tersebut dikeluarkan memang masih menggunakan rujukan instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021.

Sebab, saat Maklumat tersebut disusun, belum keluar Instruksi Mendagri No. 5 tahun 2021 yang baru terbit 4 Maret 2021.

“Saya memang susun maklumat itu di posisi bulan Februari, jadi rujukannya Inmendagri No. 3 Tahun 2021, karena di aturan itu PPKM Mikro semua kabupaten Kota dan kelurahan terkena,” kata Dirhamsyah.

Menurutnya, berdasarkan Inmendagri No.3, yang urgent ada dua, yakni pembatasan pemberlakuan pembelanjaan sampai pukul 22.00 dan kedua penghentian sementara kegiatan sosial budaya.

Tujuan Inmendagri No. 3 itu, menerapkan PPKM Mikro dan Pembentukan Posko di Tim Satgas di Kecamatan dan desa.

Di Instruksi Mendagri No.3 juga jabarannya ke Pemda, adalah menetapkan istruksi atau surat edaran bupati/walikota.

“Khusus Enrekang berdasarlan kajian dari Satgas kita satukan dalam Maklumat bersama, karena surat edaran dan instruksi, serta pertaturan tindak lanjut instruksi disatukan dalam bentuk maklumat yang terdiri unsur satgas yakni Forkopimda,” jelasnya.

Terkait alasan tidak dituliskan masa berlaku Maklumat itu, karena tim Satgas nantinya akan melihat bagaimana hasil dari Maklumat yang telah dikeluarkan untuk kemudian nantinya akan dilakukan evaluasi.

Kenapa baru diterapkan 15 Maret, Dirhamsyah menegaskan dibutuhkan waktu 2-14 Maret untuk sosialisasi dan menunggu pelaporan hasil analisis data Satgas Kecamatan dan Kelurahan ke tim Satgas Kabupaten.

“Jadi masyarakat mohon bersabar, karena dalam waktu dekat kita akan kembali lakukan monitoring dan evaluasi atas kerja-kerja satgas di kecamatann dan kelurahan untuk tentuka kebijakan selanjutnya,” tutupnya.(Sry)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top