Bappeda Majene Rakor Pokja PKP 2021

  • Whatsapp
Bappeda Majene Rakor Pokja PKP 2021
MAJENE, UPEKS.co.id–Pemerintah kabupaten Majene, melalui Badan Perencanaan Daerah Bapeda) melaksanakan rapat koordinasi Tim Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2021, di ruang rapat kantor Bapeda Senin, (29/3/2021).

 

Bacaan Lainnya

Rakor dihadiri bupati Majene, Lukman, Pj. Sekda Majene, Suyuti Marzuki, Kepala Bapeda Majene  Kabid. Ipwil Bapeda Prov. Sulbar, Kadis. PUPR Majene, Kadis. Perkimtan, Mewakili Kadis. LHK, Camat Banggae, Para Lurah se Kec. Banggae, Koordinator Kotaku dan BKM.

 

Kepala Bapeda Majene, Andi Adlina Basaroe mengatakan, dokumen RP2KPKP adalah pedoman dalam mewujudkan pemukiman yang bebas kumuh yang berisi rumusan strategis dan kebutuhan program.

 

“Selanjutnya Sosialisasi pelaksanaan kegiatan program Kotaku dilaksanakan di enam kelurahan se kecamatan Banggae, yaitu Rangas, Totoli, Baru, Banggae dan Galung,” sebut Andi Adlina.

 

Selanjutnya kata Andi Adlina, mengenai agenda tambahan dalam pertemuan kali ini adalah Sosialisasi Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) oleh Balai Pemukiman Prasarana Wilayah Sulbar.

 

“Yaitu program L2T2 yang merupakan program layanan penyedotan lumpur tinja dan dilakukan secara terjadwal bagi rumah tangga,” ungkapnya.

 

Sementara itu sambutan yang disampaikan bupati Majene, Lukman bahwa kegiatan yg dilaksanakan hari ini dianggap sangat strategis, karena terkoneksi dengan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya sampai kunjungan kerja ke kabupaten Bantaeng.

 

“Saya melihat langsung bahwa forum yg berjalan di Majene sdh sesuai denga  koridor yang berlaku, selanjutnya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yg terkait, karena apa yang telah menjadi program dari Pemerintah Pusat telah dirasakan oleh warga Majene,”ucapnya.

 

Menurut Lukman, hampir setiap tahun Pemkab. Majene selalu mendapat perhatian yg luar biasa dari Pusat, dan kepada para pengelolah RP2KPKP untuk tetap dapat bekerja secara profesional dan dapat dipertahankan kinerjanya selama ini.

 

“Selanjutnya tugas Pokja PKP agar dapat segera membentuk forum PKP sebagaimana telah diatur dalam Permen PU PR No. 12 Tahun 2020.

 

Kedua menindaklanjuti Permen PU PR No. 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, bahwa saat ini rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) berubah menjadi rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK),”ujarnya.

 

Lanjut Lukman mengatakan, bahwa dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan atau RP2KPKP Kab. Majene periode 2016 – 2019 yang selama menjadi salah satu pedoman penanganan kawasan kumuh telah berakhir.

 

“Sehingga perlu dilakukan review, sebab akan menjadi salah satu program kerja pokja PKP kedepan agar dapat kembali digunakan sebagai acuan dalam penanganan kawasan kumuh,” pungkasnya.(Alim).

Pos terkait