Bapemperda DPRD Bulukumba Bahas Pembentukan Perda

  • Whatsapp
Bapemperda DPRD Bulukumba Bahas Pembentukan Perda

BULUKUMBA, UPEKS.co.id — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bulukumba melaksanakan Rapat Kerja dengan agenda optimalisasi serta penyamaan persepsi dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Rapat Bapemperda ini dibuka langsung Ketua DPRD Bulukumba H. Rijal, S.Sos serta didampingi unsur pimpinan DPRD Bulukumba Dra. Hj. Aminah Syam, M.Kes serta H. Patudangi, S.Sos dan Ketua Bapemperda Andi Rantina Amin, S.Ap.

Bacaan Lainnya

Kegiatan rapat yang berlangsung diruang Paripurna DPRD Bulukumba dihadiri beberapa unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bulukumba diantaranya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informartika, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kesempatan tersebut Ketua Badan Legislasi Andi Rantina Amin, S.AP menyampaikan, berdasarkan apa yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah pada tahun sebelumnya ada 11 ranperda yang akan dibahas pada tahun 2021 terdiri dari 4 buah ranperda wajib dan 7 buah yang terdiri dari raperda eksekutif dan inisiatif DPRD, Adapun ranperda wajib diantaranya adalah ranperda rpjmd Kabupaten Bulukumba, ranperda pelaksanaan pertanggungjawaban Bupati Bulukumba ramperda perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan ranperda APBD pokok Tahun Anggaran 2022.

“Masing-masing kepala OPD  menyampaikan alasan perlunya perubahan Perda salah satunya Perda Pengaturan Menara Telekomunikasi , menurutnya karena ada beberapa pertimbangan sehingga Perda tersebut harus direvisi dan ini bertujuan untuk menopang peningkatan PAD Kabupaten Bulukumba,” jelas Andi Rantina.

Kabag Hukum Dr. Andi Asnarti Said, MH mengatakan, naskah ranperda pengaturan dan pengelolaan menara telekomunikasi, ramperda tentang organisasi perangkat daerah dan ramperda pengaturan sarang burung walet yang saat ini ini sudah berada di bagian hukum sekretariat daerah namun masih ada proses atau tahapan yang harus dilalui sehingga ranperda tersebut belum didorong ke DPRD untuk dibahas melalui panitia khusus.

Selanjutnya H. Patudangi mengaskan kepada seluruh OPD yang akan terlibat dalam pembahasan Pansus untuk segera memasukkan Rancangan Usulan Perubahan Perda dan Naska Akademiknya ke DPRD. (sufri)

Pos terkait