ANEKA

AMAN Dorong Percepatan Pengesahan RUU Masyarakat Adat

AMAN Dorong Percepatan Pengesahan RUU Masyarakat Adat

MAKASSAR, UPEKS.co.id– Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong percepatan pengesahan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat.

Sebab saat ini, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengakui, menghormati, melindungi hak masyarakat adat melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM PB AMAN mengatakan, RUU Masyarakat adat ini sudah periode keempat masuk dalam Prolegnas. Tapi pembahasannya selalu gagal.

“Dalam Prolegnas 2013-2014 waktu itu nomenklatur dari RUU itu adalah RUU pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Pada waktu itu sudah ada pansus yang ketuanya berasal dari Fraksi Demokrat. Sayangnya kemudian dalam proses pembahasannya pemerintah tidak secara sungguh-sungguh sehingga gagal ditetapkan,” ujarnya dalam kegiatan media briefing AMAN Sulsel, Rabu (17/3/2021).

Kemudian di Prolegnas 2014-2019, kata Arman, RUU Masyarakat Adat masuk sebagai inisiatif DPR. Namun sayang sampai masa akhir sidang 2019, RUU ini gagal ditetapkan karena pemerintah tidak menyerahkan DIM kepada DPR sebagai salah satu syarat pembahasan RUU Masyarakat Adat.

“Bahkan pada waktu itu ada kemunduran dari sisi legislasi karena ada surat dari Mendagri Tjahyo Kumolo, di bulan April 2019 yang menyurati Mensesneg Pratikno, yang menyatakan RUU Masyarakat Adat belum penting disahkan, karena dua alasan. Pertama karena sudah banyak peraturan yang mengatur masyarakat adat. Kedua
argumentasi ekonomi,” ujarnya.

Sebenarnya juga kata Arman, RUU Masyarakat Adat juga sudah masuk dalam Prolegnas 2021. Namun kali ini ada yang berbeda dengan sebelumnya.

AMAN Dorong Percepatan Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Kalau sebelumnya tidak ada penolakan secara eksplisit dari DPR, namun untuk saat ini Fraksi Golkar dalam rapat antara Baleg dengan pemerintah secara tegas menolak pembahasan RUU Masyarakat Adat dalam prolegnas prioritas 2021.

Alasannya penolakan tersebut, karena sudah banyak undang-undang yang mengatur dan sudah ada UU Cipta Kerja yang dianggap sudah cukup bagi masyarakat adat.

“Kita belum tahu kondisi mendatang karena cengkeraman kekuasaan begitu besar, ada banyak perdebatan RUU ini,” ujarnya.

Sementara Sardi Razak selaku Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Sulsel mengatakan kehadiran UU Masyarakat Adat adalah cara negara melunasi utang konstitusi dengan mengakui, dan menghormati keberadaan hak Masyarakat Adat. Sebab masyarakat adat yang merupakan subjek hukum alamiah yang telah ada sebelum negara ini dideklarasikan.

Namun demikian, hingga saat ini upaya pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan Masyarakat Adat di Indonesia masih menjadi persoalan.

Masyarakat adat hingga saat ini masih terus mengalami pengabaian hak-hak atas wilayah serta ruang hidupnya yang tidak terpisahkan.

“Berbagai kasus yang dialami masyarakat adat di Sulsel di antaranya konflik izin tambang dan hutan lindung di wilayah Adat Barambang Katute, penangkapan masyarakat adat Soppeng Turungan yang mengelola kebun sendiri serta kriminalisasi terhadap 6 masyarakat adat Matteko yang melakukan kerja bakti. Hal tersebut masih menunjukkan adanya ancaman yang besar bagi masyarakat adat di wilayahnya sendiri,” pungkasnya. (jir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top