Ombudsman: Tidak Boleh Pimpinan OPD Melebihi Kewenangan Bupati

  • Whatsapp
Ombudsman: Tidak Boleh Pimpinan OPD Melebihi Kewenangan Bupati

MAJENE, UPEKS.co.id—Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawes Barat, Lukman Umar, menyebut tidak boleh ada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Majene yang melebihi kewenangan bupati.

Hal ini disampaikan Lukman Umar, pada rapat koordinasi Ombudsman RI bersama bupati Majene, Lukman yang didampingi Inspektur Inspektorat Majene, Abd.Rahim, kepala Balitbang, Mithhar Thala Ali, perwakilan PMD, kabag ortala, kabag. pemerintahan, dan perwakilan bagian hukum, di rumah jabatan bupati Majene, Kamis (25/2/2021).

Bacaan Lainnya

“Tidak boleh ada pimpinan OPD yang melebihi kewenangan Bupati,termasuk hal pengisian jabatan yang kosong. Kami juga bersedia menjadi mediator ke Mendagri terkait persoalan pengisian jabatan yang lowong di Majene,” sebut Lukman Umar, kepala perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Kamis (25/2/2021).

Dalam rapat tersebut Lukman Umar juga mengungkapkan, banyaknya pengaduan yang diterima Ombudsman, terkait permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu.

Menurut Lukman Umar, pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak dilaksanakan sesuai prosedur, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dikarenakan lemahnya akuntabilitas penyelenggara.

“Terbanyak pengaduan yang kami terima di Ombudsman adalah permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Oleh karena itu Ombudsman RI Perwakilan Sulbar menyimpulkan bahwa masih butuh proses perbaikan dalam pelaksanaan kedepannya. Kami juga punya program “Desa Peduli Pelayanan Publik” yang akan menunjuk salah satu desa di Majene sebagai percontohan,” ungkap Lukman Umar.

Lukman Umar juga menyarakan kepada bupati Majene, untuk membuat surat pemberitahuan kepada kepala dinas PMD Majene untuk memaksimalkan sosialisasi dan supervise, terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada kepala desa, maupun pelaksana tugas kepala desa dan atau kepala desa
antar waktu.

“Saran dari kami sosialisasi yang dilakukan sebaiknya dilengkapi dengan instrumen ataupun modul yang menjadi pegangan bagi peserta. Bupati Majene perlu untuk membuat surat pemberitahuan kepada Camat untuk menetapkan standar pelayanan dalam pemberian rekomendasi pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Standar pelayanan tersebut antara lain membuat syarat yang harus diajukan oleh pemerintah desa dalam mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa,”pungkasnya.

Sementara itu bupati Majene, Lukman Nurman mengatakan, ada beberapa saran yang telah diberikan dan diajukan hari ini kepada Bupati, selanjutnya ia sebagai Bupati Majene sudah memerintahkan kepada dinas PMD untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

“Saya ada kekhawatiran pada bulan berikutnya terkait pelayanan publik, salah satunya terkait pejabat Sekda Majene yang sampai saat ini masih diisi oleh Pjs. Sekda sekaligus juga merangkap sebagai kepala biro di pemprov Sulbar, kemudian ada beberapa kabag, sekretaris dinas, kepala bidang dan kepala seksi yang sudah
lama lowong. Artinya saya sebenarnya tidak akan melakukan mutasi, yang saya akan lakukan untuk mengisi jabatan yang kosong, karena saya ingin agar pemerintahan dapat berjalan normal,” ungkap bupati Majene,   Lukman.(Alim).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *