ANEKA

Komisi A DPRD Makassar Minta Lelang Jabatan Dibatalkan

Komisi A DPRD Makassar Minta Lelang Jabatan Dibatalkan

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Komisi A DPRD Kota Makassar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat bicarakan lelang jabatan yang saat ini sementara berjalan.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, Supratman mengatakan, apa yang dia dengar dari pihak Pemkot Makassar soal lelang jabatan tersebut, Komisi A berkesimpulan jika lelang jabatan tidak urgen dilakukan.

“Kenapa begitu mendesak kita lakukan padahal ada ji wali kota terpilih. Yang kita takutkan hasil lelang jabatan ini tidak bisa bersinergi dengan wali kota selanjutnya. Dalam waktu yang hanya beberapa bulan masa Pj Wali Kota Makassar akan berakhir. Maksud saya berilah kesempatan pada wali kota terpilih menyusun kabinetnya sendiri,” ujarnya saat diwawancarai setelah rapat selasa, di gedung DPRD Makassar, Selasa (16/2/2021).

Hal yang juga menggelitik legislator di Komisi A, soal anggaran lelang jabatan sebesar 600 juta rupiah. Sementara anggaran yang tersedia hanya 300 juta rupiah saja.

Untuk menutupi kekurangannya, Pemkot Makassar berencana
untuk mengeluarkan SK Parsial. Hal tersebut ditentang Pemkot Makassar.

“Maksud saya SK parsial itu dikeluarkan pada saat urgen. Nah ini lelang jabatan bukan hal yang penting bukan juga kewajiban untuk kita lakukan kenapa mesti harus mengeluarkan SK parsial untuk hal seperti itu,” ujar Supratman.

Belum lagi persoalan pendaftarnya yang ternyata belum mencukupi. Di samping itu, dewan menyoroti banyaknya peserta yang dari luar Makassar, padahal ASN di internal Pemkot Makassar juga banyak yang memiliki kompetensi.

“Persoalan peserta yang minim juga, artinya lelang jabatan ini kurang peminatnya. Karena mungkin tahu aturan. Padahal ASN kita juga cukup banyak,” ujar Supratman.

“Walau pun sebenarnya ada aturan menurut tadi Staff BKD bahwa aturannya itu kalau memang sudah ditambah waktunya tapi tetap belum cukup itu tidak apa-apa dilanjutkan. Tapi, pesertanya juga lebih banyak dari luar daripada di internal Pemkot Makassar sendiri. Maksud saya, tidak berkompetenkah ini ASN-ASN yang ada di pemerintah kota? Kenapa yang ada saja yang diberdayakan,” tambah Supratman.

Supratman mengatakan, jika Pemkot Makassar tetap ngotot ingin melanjutkan lelang jabatan, tidak masalah. Namun dari Komisi A sendiri, akan mengeluarkan rekomendasi terkait dengan lelang jabatan. Itu artinya, DPRD Makassar melalui Komisi A meminta agar lelang jabatan tersebut dibatalkan dulu pelaksanaanya karena dianggap tidak urgen untuk kondisi saat ini.

“Bukan kita menolak lelang jabatan. Tetap kita akan laksanakan lelang jabatan supaya bisa menghasilkan ASN yang kompeten. Tapi bukan hari ini. Mungkin bulan-bulan selanjutnya kita laksanakan,” ujarnya.

Pihak Pemkot sendiri berdalih jika ia harus lakukan lelang jabatan tersebut karena telah mendapatkan izin dari Kemendagri dan KASN. Terkait hal tersebut, Supratman menegaskan jika surat izin sebagai acuan Pemkot tidak wajib untuk dilaksanakan.

“Bisa dilaksanakan bisa juga tidak dilaksanakan. Sisa kita melihat seberapa urgen lelang jabatan untuk kita lakukan,” ujarnya.

Sementara Plt Kepala BKD Makassar, Basri Rakhman akan melaporkan hasil rapat tersebut, khususnya terkait penolakan Komisi A terkait pelaksanaan lelang jabatan karena untuk saat ini tidak penting untuk dilakukan. Namun, Basri menegaskan lelang jabatan ini penting dilakukan untuk saat ini. “Komposisi pejabat kalau tidak terisi kan pasti tidak maksimal. Olehnya itu ini penting. Cuma memang izinnya baru keluar maka baru dilaksanakan,” ujarnya.

Terkait dengan izin yang bisa tidak dilaksanakan menurut Komisi A, Basri membantah anggapan seperti itu.

“Izin itu karena diminta oleh wali kota yang ada (untuk melakukan lelang), masa setelah dikeluarkan langsung bilang, ooww saya tidak usah saya laksanakan. Tidak boleh begitu. Kalau izin keluar yah harus dilaksanakan,” ujarnya.

“Jadi patokan kita adalah izin karena memang sudah lama diminta. Bukan hanya Pak Rudy yang minta tapi Pj yang lama juga karena dari dulu sudah kosong itu jabatan. Siapa saja Pj wali kota saat itu pasti akan laksanakan, karena ini etika pemerintahan itu kewenangan kepala daerah untuk melaksanakan, ” tandas Basri. (jir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top