Pemerintah Pakai Istilah PPKM, Selle: Tidak Ada dalam Undang-undang

  • Whatsapp
Pemerintah Pakai Istilah PPKM, Selle: Tidak Ada dalam Undang-undang

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Legislator Partai Demokrat DPRD Sulsel, Selle KS Dalle menyoroti istilah PPKM yang digunakan pemerintah terkait perkembangan penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Selle membaca ketentuan umum dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak bakal ditemukan istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Bacaan Lainnya

Lain halnya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, lanjut Selle sangat jelas sumber rujukannya. “PSBB tertera secara tegas dan jelas pada ketentuan umum dalam UU Kekarantinaan Kesehatan,” terangnya.

“Padahal setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, apalagi menyangkut soal kesehatan tidak boleh sekadar mencomot istilah tertentu,” sebut Selle lagi.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini menuturkan bahwa dalam mengambil suatu kebijakan terkait perkembangan Covid-19 saat ini mestinya harus jelas rujukan undang-undangnya. Itu karena bisa berdampak banyak pada kebijakan lanjutan yang mesti diatur pada tingkat teknis.

Baik menyangkut soal hak warga, kewajiban instansi pelaksana teknis lainnya dalam lingkup pemerintahan, maupun berbagai pihak lainnya. Termasuk konsekuensi anggaran.

“Lantas kalau istilah tersebut tidak jelas dari undang-undang mana dicomot, tidak tertutup kemungkinan bisa memunculkan masalah baru di kemudian hari,” tegasnya.

Selle memprediksi maksud pemerintah memilih istilah PPKM yang sekilas kedengaran lebih soft dari PSBB supaya masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Tetapi sekali lagi, terang Selle, apapun alasan pilihan istilah itu harus jelas dari undang-undang mana diatur.

“Atau perkembangan situasi kasus Covid-19 saat ini sudah tidak cukup diatur lagi dalam undang-undang yang ada? Semisal pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2018. Kalau demikian adanya, berarti benar-benar terjadi keadaan darurat yang luar biasa,” tutup Selle. (mah)