Pemeriksaan LKPD, Bupati Instruksikan Jajaran Siapkan Data yang Dibutuhkan BPK

  • Whatsapp
Pemeriksaan LKPD, Bupati Instruksikan Jajaran Siapkan Data yang Dibutuhkan BPK

ENREKANG,UPEKS.co.id — Pemkab Enrekang bersama 8 daerah lain mengikuti entri meeting pemeriksaan  interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Acara diikuti secara daring, di  kompleks Kawasan Industri Maiwa (KIWA), Rabu 27 Januari 2021.

Acara itu dihadiri Bupati Enrekang Muslimin Bando dan Wakil Bupati Asman. Turut hadir jajaran terkait seperti  Kepala Inspektorat Haidar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Nurjannah, dan pejabat OPD  lainnya.

Bacaan Lainnya

Bupati mengatakan, kegiatan itu adalah rutinitas tahunan namun sangat penting. Sebab menjadi  pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Sebelumnya, ia telah menyerahkan LKPD TA 2020 sesuai jadwal  dan telah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan.

“Seluruh OPD sudah kita minta menyiapkan file, bukti pertanggungjawaban dan semua yang dibutuhkan dalam
audit ini. Baik via daring maupun saat field audit. Ini agar laporan keuangan kita benar-benar clear, transparan dan  akuntabel,” tegas MB.

Sementara itu Kepala BPKD Enrekang Nurjannah menyatakan kesiapannya menuntaskan pemeriksaan LKPD ini.

“BPK ingin melihat gambaran umum hingga detail pengelolaan keuangan kita.  Mulai dari penganggaran, belanja pegawai, pengadaan barang jasa, persediaan, belanja modal, pengelolaan aset,  kas, hibah dan bansos, bantuan tak terduga, pengelolaan pendapatan, piutang, investasi, termasuk refocusing,”  urainya.

Penanggungjawab Tim Pemeriksa Interim BPK Wahyu Priyono mengatakan, pemeriksaan akan dilaksanakan  dengan 2 tahapan. Pemeriksaan Interim dan Pemeriksaan Terinci.

“Kita juga akan melihat apakah OPD telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada LHP sebelumnya, yang berdampak pada predikat yang diperoleh,” jelas Wahyu.

Ia dan timnya juga dijadwalkan datang dan wawancara langsung dengan aparatur terkait. Serta jika diperlukan  meminta data tambahan.

Pemeriksaan ini akan berlangsung selama 20 hari. Mulai 27 Januari hingga tanggal 6 Maret 202. Selain Pemkab  Enrekang, pemeriksaan juga diikuti Pemkab Barru, Sidrap, Pangkep, Torut, Maros, Tator, Pinrang dan Kota  Parepare. (Sry)

Pos terkait