PD Pontren Kemenag Sulsel Ajak BKPRMI Sinergi Penguatan TPQ

PD Pontren Kemenag Sulsel Ajak BKPRMI Sinergi Penguatan TPQ

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Jajaki sinergitas program penguatan TPQ di Sulawesi Selatan, Bidang PD. Pontren  Kanwil Kementerian Agama (kemenag) Prov. Sulsel mengajak Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid  Indonesia (BKPRMI) Sulsel sebagai organisasi dakwah dan Pendidikan yang memiliki 9.024 TPQ binaan di Sulsel  untuk duduk Bersama, Kamis, (14/01).

Kepala Bidang PD. Pontren, H. Mulyadi dalam arahannya meminta kesediaan BKPRMI untuk ikut serta membina  TPQ tidak hanya dari sisi pembinaan kompetensi ustadz/ustadzah serta pembinaan pembelajaran anak-anak  santri saja, namun juga dalam segi tertib administrasinya.

Bacaan Lainnya
 

“Sangat disayangkan, hampir sebanyak 20% Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi TPQ di Sulsel 2020 harus dikembalikan karena beberapa TPQ belum memiliki Izin Operasional dari
Kementerian Agama,” ujarnya.

“Sebagai regulator, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan acuan dasar atau petunjuk teknis  yang selanjutnya diterjemahkan sebagai instrumen dalam upaya pengelolaan Lembaga yang kita harapkan dapat  berkembang lebih baik lagi, untuk itulah kami ingin BKPRMI hadir mengambil peran,” harapnya.

Ketua BKPRMI Sulsel, Hasid Hasan Palogai menyampaikan pihaknya saat ini telah melakukan sosialisasi  terkhusus pada kegiatan Lembaga Pendidikan, ini sejalan dengan instruksi Pengurus Pusat BKPRMI agar setiap  TK/TPA didaerah untuk mendaftarkan dirinya melalui Kementerian Agama.

Namun, pihaknya juga meminta agar syarat pengajuan Izin Operasional dapat dipermudah tanpa adanya  persyaratan yang begitu memberatkan, pintanya.

“Ada beberapa syarat yang mungkin sedikit dikritisi oleh guru-guru mengaji dipelosok-pelosok kampung, soal  harus adanya akta notaris berbadan hukum yang biayanya tidak sedikit, ini mungkin dapat menjadi pertimbangan  Kementerian Agama untuk mencarikan solusi agar tidak memberatkan TK/TPA kita dipelosok untuk mendapatkan  izin operasional,” ungkapnya.

Selanjutnya, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, BKPRMI Insya Allah akan mengikuti apa yang menjadi  kebijakan pemerintah dalam hal ini kementerian agama untuk senantiasa ikut serta melaksanakan perannya  membina TK/TPA.

Mendengar beberapa masukan dari BKPRMI, H. Mulyadi kemudian berjanji untuk segera melakukan koordinasi  dengan pemerintah pusat terkait beberapa keluhan kawan-kawan TPQ didaerah tentanag syarat pengajuan izin  operasional. (hms/rls).

Pos terkait