Dinilai Labrak Surat Edaran, Anggota Dewan : Petugas Harus Beri Contoh Yang Baik

  • Whatsapp
Dinilai Labrak Surat Edaran, Anggota Dewan : Petugas Harus Beri Contoh Yang Baik

SOPPENG,UPEKS.co.id —Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Soppeng dinilai melanggar  aturan Surat Edaran perihal Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten  Soppeng.

Dari informasi yang berhasil himpun, sejumlah pemilik usaha di Soppeng yang diamankan Petugas Patroli pada  Rabu (20/01/2021) malam, tidak sesuai dengan penindakan dalam Surat Edaran bernomor /Satgas-Covid- 19/I/2021.

Bacaan Lainnya

Kasatpol-PP & PMK Soppeng, Andi Surahman mengatakan, pemilik usaha warkop yang diamankan merupakan  salah satu upaya menekan penyebaran Covid-19 di Soppeng, dengan melakukan tes swab.

“Semuanya diinapkan di posko Covid-19, karena melanggar protokol kesehatan,” singkatnya.

Salah satu pemilik usaha yang enggan dituliskan namanya mengatakan, dirinya diamankan oleh petugas  penanganan Covid-19 diluar jam pembatasan yang sudah ditentukan pada Surat Edaran.

“Jam 21.30 Wita, Warkop saya sudah tutup dan kunci tidak ada lagi aktivitas jual beli. Tapi petugas meminta saya  ikut untuk diamankan karena tidak mematuhi aturan,” katanya, Kamis (21/01/2021).

Dia juga mengungkapkan bahwa selama ini tidak pernah mendapatkan himbauan dan sosialisasi terkait Surat  Edaran tersebut oleh instansi terkait.

“Kami tidak pernah dapat himbauan atau sosialisasi dari pihak terkait. Tapi yang saya tau dari Surat Edaran itu  pembatasan aktivitas sampai pukul 22.00 Wita. Tapi kenapa saya diamankan, sedangkan warkop saya sudah  tutup 21.30,” ujarnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, dia dan beberapa pemilik usaha yang ikut diamankan dalam patroli itu mencoba  memberikan penjelasan, namun tidak diterima oleh petugas.

“Kita sudah jelaskan, tapi petugas tidak mau terima alasan,” terangnya.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, H Ismail saat dimintai tanggapannya mengenai hal ini  menyayangkan petugas yang tidak bisa memberikan contoh baik dalam menerapkan aturan, yang sebelumnya  sudah ditentukan dalam Surat Edaran.

“Tentu ini kita sayangkan, kenapa dilakukan pengamanan diluar batas waktu yang ditentukan,” jelasnya.

Selain itu, H Ismail juga menyayangkan dilakukannya penindakan atas Surat Edaran Pembatasan Aktivitas  masyarakat tanpa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Kalau sebelumnya itu ada himbauan dilakukan dan Edaran ditempel disetiap warung-warung. Saya tanya-tanya  ke pemilik usaha, katanya mereka tidak dapatkan. Berarti ini dilakukan tanpa sosialisasi,” sambungnya.

Untuk itu, Politisi Partai Golkar ini berharap, agar Satgas Covid-19 Soppeng melakukan sosialisasi sebelum  penegakan aturan, sehingga masyarakat tidak salah mengartikan.

“Saya dukung penuh segala upaya Pemerintah kita dalam memutus mata rantai Covid-19 di Soppeng. Tapi  sebelum menegakkan aturan, tolong dilakukan sosialisasi kepada masyarakat kita secara langsung, sehingga  tidak menjadi polemik di masyarakat,” harapnya. (Min)

Pos terkait