Tipidter Polres Takalar Ungkap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

  • Whatsapp
Tipidter Polres Takalar Ungkap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Tipidter Polres Takalar Ungkap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

TAKALAR.UPEKS.co.id—Tim Satuan Serse Polres Takalar Unit Tipidter mengungkap penyalahgunaan BBM  bersubsidi jenis Premium di salah SPBU di Panaikan, Kabupaten Takala, baru-baru ini.

Bacaan Lainnya

Kapolres Takalar, AKBP Beny Murjayanto membenarkan penangkapan satu unit Mobil merk Suzuki jenis APV di salah satu SPBU. Terduga pelaku, ”Y” (20) warga Desa Manjummi, Jeneponto itu diperiksa intensif di Unit  Tipidter.

Pihaknya juga telah memanggil dua operator SPBU Panaikan ”MD” (22) alamat Desa Lagaruda, Kec. Sanrobone,  Takalar dan ”B” (26) Desa Lempong Kec. Mapsu, untuk dimintai keterangannya, tutur kapolres.

AKBP Beny Muryajanto mengatakan seusai press reales, Rabu (02/12/2020)

“Kedua operator dari hasil gelar perkara yang dilakukan Unit Tipitdter Polres Takalar, MD dan B tidak terbukti  melakukan pelanggaran dan statusnya sebagai saksi,” kata kapolres.

Perwira kelahiran Jogja ini menjelaskan, modus operandi yang dilakukan pelaku yang diduga telah melakukan  berpindah pindah tempat dari SPBU ke SPBU yang lain.

Dalam aksinya pelaku menggunakan mobil APV yang sudah dimodifikasi memasang tangki cadangan dan 6 buah  jerigen di dalam mobil, kemudian memasangkan pompa sebagai penghisap BBM bersubsidi jenis premium.

”Barang bukti yang diamankan 1 unit Mobil APV berwarna putih, 1 Buah Pompa dinamo sebagai pengisap BBM  jenis Premium dari tangki ke dalam tangki modivikasi, 6 Buah Jerigen kosong,” tambahnya.

Hasil pemeriksaan, terungkap pelaku ”Y ”sudah melakukan sembilan kali keluar masuk SPBU untuk mengambil  premium, dari hasil pengambilan BBM jenis Premium, lalu dijual di Jeneponto

”Y diduga melanggar UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55,.setiap orang yang  menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara,” ungkap kapolres.

Untuk Sub Pasal 53 huruf (b) berbunyi, Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha  Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tambahnya. (jahar).

Pos terkait