ANEKA

Sosiolog: Hindari Politik Uang Demi Ruang Publik Demokratis

Sosiolog: Hindari Politik Uang Demi Ruang Publik Demokratis

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar sisa dua hari lagi. Jika dilihat dari  kecenderungan selama ini, masa tenang adalah tahapan dimana transaksi politik uang sangat besar.

Seorang sosiolog dari Universitas Teknologi Sulawesi, Bahrul Amsal bahkan menyimpulkan, potensi politik uang  akan semakin besar dari sebelumnya, karena Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19. Karena para pasangan  calon (paslon) pasti berpikir masyarakat gampang dipengaruhi politik uang. Mengingat kondisi ekonomi
masyarakat miskin menurun drastis karena imbas dari Covid-19.

“Mengapa politik uang itu terjadi, mengingat hasrat kekuasaan sulit dienyahkan dari setiap paslon. Sementara ada  peluang transaksi jual beli suara di tengah pandemi,” ujarnya saat ditemui di Warkop Cappo, Senin (7/12/2020).

Kata Bahrul, tujuan ideal politik adalah mensejahterakan masyarakat. Meskipun begitu setiap paslon punya  kepentingan jangka pendek untuk merebut kekuasaan terlebih dahulu dengan memenangi pemilihan. Demi tujuan  jangka pendek inilah, paslon kerap melakukan segala cara demi memenangkan pertarungan, termasuk dengan  politik uang.

“Dalam konteks itulah para paslon mesti mengingat diri untuk tidak melakukan segala macam cara untuk meraih  kemenangan, seperti politik uang. Jangan sampai para paslon memanfaatkan keadaan pandemi untuk  melancarkan strategi politik uang itu. Karena warga sekarang sudah cerdas,” ujarnya.

Bahrul menegaskan, saat ini yang diperlukan tidak hanya sehat secara jasmani dari Covid-19. Tapi juga sehat dari  sisi etika politik. “Maka berpolitiklah dengan jujur untuk ruang publik yang demokratis,” ujarnya.

Bahrul juga menambahkan, perlu adanya pengawasan ketat dari Bawaslu menjelang pemilihan, terutama di masa  tenang seperti ini. “Karena politik uang bisa ditempuh dengan berbagai macam model. Misalnya bisa melalui  transaksi elektronik itu kan susah dilacak itu,” ujarnya.

“Bawaslu Makassar juga perlu membuka kotak pengaduan untuk menyediakan aduan bagi warga yang datang  melapor bagi warga yang menemukan indikasi politik uang,” tambah Bahrul. (jir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top