Sosialisasi Permendagri No.22 Tahun 2020 di Sidrap, Ini Tujuannya

  • Whatsapp
Sosialisasi Permendagri No.22 Tahun 2020 di Sidrap, Ini Tujuannya

Sosialisasi Permendagri No.22 Tahun 2020 di Sidrap, Ini Tujuannya

SIDRAP UPEKS.co.id—Sosialisasi Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 di Kab Sidrap, diikuti para Kepala OPD  dan Camat Lingkup Pemkab Sidrap, Sosialisasi ini terkait tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah  Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Kerja sama  Daerah.

Bacaan Lainnya

Sosialisasi ini dilaksanakan di Baruga Kompleks SKPD Sidrap, Rabu 2 Desember 2020, dibuka Bupati Sidrap diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra, Andi Faisal Burhanuddin yang didampingi Kabag  Kerjasama Sidrap, Muhammad Iqbal T. Ros.

Hadir sebagai pemateri, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan,  Drs. Muhammad Hasan Basri Ambarala, SH,. MH.

Andi Faisal Burhanuddin mewakili Bupati Sidrap menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Biro  Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan atas kerjasama dan kesediaannya  menghadiri acara tersebut.

Lanjut Andi Faisal Burhanuddin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sangat urgen untuk dilaksanakan untuk  menciptakan kesepahaman, sinkronisasi dan pedoman bagi OPD dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain  serta dapat memberikan pemahaman terhadap regulasi baru tentang kerja sama daerah.

“Oleh karena itu, kata Faisal Burhanuddin menjelaskan bahwa kegiatan hari ini diharapkan dapat mewujudkan  ketertiban dalam pelaksanaan kerja sama daerah, mengatur serta meningkatkan kerjasama dengan daerah lain  serta kerjasama daerah dengan pihak ketiga,” ungkap Andi Faisal.

Sementara itu, Muhammad Hasan Basri Ambarala mengatakan, kegiatan tersebut sangat berguna bagi kabupaten  sendiri.

“Roh PAD ada di kerja sama, jika kerja sama baik maka sumber-sumber PAD, dan investasi akan mudah  masuk,” ungkap Muhammad Hasan Basri.

Ditambahkan Hasan Basri bahwa, dalam sosialisasi itu dipaparkan strategi, teknik, dan produk regulasi kerja  sama. “Ini harus dipahami, karena indikator kerja sama adalah tidak melanggar aturan regulasi,” terang Hasan  Basri.(Risal Bakri).

Pos terkait