Pemkab dan DPRD Majene Sepakati 14 Raperda Prioritas Untuk 2021

  • Whatsapp
Pemkab dan DPRD Majene Sepakati 14 Raperda Prioritas Untuk 2021

MAJENE, UPEKS.co.id–Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Majene sepakati
rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun
2021 dalam Rapat Paripurna DPRD, dipimpin Ketua DPRD Majene, Salmawati
Djamado, Senin (30/11/2020) malam.

Persetujuan ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan
antara Pjs Bupati, M.Natsir dengan Ketua DPRD Salmawati Djamado.
Melalui persetujuan tersebut, disepakati ada 14 Raperda prioritas yang
menjadi Propemperda 2021.

Bacaan Lainnya

Ketua Bapemperda DPRD Majene, Abd.Wahab menjelaskan, dari 14 Raperda
yang diusulkan untuk dibahas pada 2021, diantaranya 2 Ranperda usulan
hak inisiatif DPRD Majene.Rencana Propemperda tahun 2021 sebelumnya
telah dibahas secara intensif oleh Tim Penyusun Propemperda.

“Propemperda merupakan instrumen perencanaan setiap pembentukan suatu
peraturan perundang-undangan yang ideal. Untuk Ranperda wajib yaitu
Ranperda Pertanggujawaban APBD tahun Anggaran 2020, perubahan APBD
tahun Anggaran 2021 dan APBD tahun anggaran 2022,”jelas Abd.Wahab.

Sementara itu Pjs. Bupati Majene, M.Natsir dalam sambutannya
mengatakan,  Beberapa waktu lalu tepatnya 27 Oktober 2020 telah
dilakukan penyerahan usulan Propemperda tahun 2021 kepada DPRD Majene.

“Pengusulan  Propemperda tahun 2021 tentu sudah melalui prosedur
sesuai mekanisme secara terpadu serta tetap mengedepankan
prinsip-prinsip otonomi daerah dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan nomor 12 tahun 2011, dan permendagri nomor 80 tahun
2015, sebagaiaman telah diubah mellui permendagri 120tahub
2018,”jelasnya.

Natsir juga mengatakan, setelah penyerahan usulan Propemperda tahun
2021 tersebut, Bapemperda DPRD merespon cepat dengan melakukan
beberapa kali pra pembahasan bersama Tim Propemperda Kabupaten dan OPD
pemrakarsa Ranperda.

“Dalam pembahasan ini antara Bapemperda dan Tim Propemperda memberi
perhatian dan kontribusi selama pembahasan serta telah
mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perkembangan dan
kebututuhan masyarakat. Kami berharap semoga 14 Ranperda yag terangkum
dalam dokumen program legislasi daerah tahun 2021 yang ditetapkan mala
mini segera dibahas bersama melalui Pansusuntuk selanjutnya
dapatditetapkan,” pungkasnya.(Alimukhtar).

Pos terkait