Direktur Narkotika Kejagung RI Tegaskan, Pelaku Narkoba Tak Harus Dipenjara

  • Whatsapp
Direktur Narkotika Kejagung RI Tegaskan, Pelaku Narkoba Tak Harus Dipenjara

Direktur Narkotika Kejagung RI Tegaskan, Pelaku Narkoba Tak Harus Dipenjara

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Sejumlah Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) serta Kepala Seksi (Kasi)  Narkoba dari 13 Kejati se Indonesia dikumpulkan oleh Direktur Tindak Pidana Narkotika Kejaksaan Agung RI,  Darmawel di Salah satu Hotel di Kota Makassar, Selasa (1/12/20).

Bacaan Lainnya

Dikumpulkannya Aspidum dan para Kasi Narkotika itu, dalam rangka pelatihan Tentang Tuntutan Rehabilitasi  Dalam Kasus Narkotika dan Penanganan Kasus TPPU dari Narkotika.

Dalam kesempatan tersebut Darmawel menegaskan agar Jaksa kedepannya dapat mengubah pola pikirnya dengan tidak lagi memenjarakan para penyalahguna narkotika yang masuk kategori pecandu.

Menurut mantan Kajati Sulbar ini, langkah tersebut selain dalam rangka implementasi restoratif justice, ini juga  diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi over kapasitas di Lapas dan Rutan.

“Sejauh ini over capacity di Lapas dan Rutan terjadi dikarenakan banyaknya pengguna narkotika dipenjarakan oleh  Kepolisian, BNN serta Jaksa. Padahal sesuai aturan mereka yang dikategorikan pecandu bisa direhabilitasi saja,”  kata Darmawel.

Darmawel menyebut, melihat masih banyaknya anggapan untuk memenjarakan pecandu, pertama-tama yang  harus dilakukan adalah merubah pola pikir ini. Karena sebutnya ternyata sekarang ada aturan yang baru  memungkinkan bagi para pecandu untuk tidak harus dipenjarakan. Namun hanya diberi rehabilitasi saja.

“Sudah ada aturannya itu, jadi pelaku penyalahguna atau pecandu tidak harus masuk penjara, tapi bisa di  rehabilitasi saja dengan tujuan memberikan pemulihan kesehatannya. Sehingga yang tadinya dia kecanduan  menjadi tidak kecanduan, yang tadinya dia pakai menjadi gak pakai lagi,” sebut Darmawel.

Menurutnya dalam Sema No. 4 Tahun 2010 tersebut lanjut Darmawel, telah dijelaskan, mereka (pelaku)  penyalahguna narkotika yang positif menggunakan narkotika dapat diberi rehabilitasi dengan syarat hanya 8 butir  bagi penyalahguna ekstasi, 1 gram kebawah bagi penyalahguna sabu-sabu dan 5 gram kebawah bagi  penyalahguna Ganja.

“SEMA ini yang nantinya menjadi salah satu acuan terutama bagi Jaksa untuk memberikan pertimbangan  assesment rehabilitasi pada Tim assesment terpadu yang saat ini sudah terbentuk, makanya kita sementara ini  sengaja melakukan pelatihan,” lanjutnya.

Darmawel menerangkan, dalam pelatihan yang bertempat di Kota Makassar ini, seluruh Aspidum dan Kasi  Narkotika dari 13 Kejati di Indonesia dikumpulkan untuk mengikuti pelatihan tuntutan Rehabilitasi dalam kasus  narkotika dan penanganan TPPU narkotika.

Dalam menangani perkara Narkotika terang Dermawan, kedepannya Jaksa akan dilibatkan dalam Tim assesment  terpadu yang terdiri dari unsur BNN, Kepolisian serta Kejaksaan.

“Mereka nantinya akan memberi penilaian dalam perkara tindak pidana narkotika, apakah assesment atau  rekomendasi rehabilitasi bisa diberikan atau tidak, ” tutupnya. (jay).

 

Pos terkait