Kesbangpol Akui, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Parpol Tidak Tertib

  • Whatsapp
Kesbangpol Akui, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Parpol Tidak Tertib

 

MAJENE, UPEKS.co.id–Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majene menggelar pertemuan Verifikasi Kelengkapan Adminstrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, di aula kantor Kesbangpol, Rabu (2/11/2020).

Bacaan Lainnya

Rapat dipimpin kepala Kesbangpol Majene, Rustam Rauf, dihadiri SKPD terkait, Ketua KPU Majene, Muh. Arsalin Aras, Kepala Inspektur Majene, Abd. Rahim, perwakilan BKAD Majene, perwakilan bagian Hukum Setda Majene, serta para pengurus Parpol.

Menurut Rustam Rauf, bahwa pertemuan yang dilaksanakan ini memang sudah rutin setiap tahunnya dilakukan Kesbangpol, khusus bidang
politik, sebagai tanggung jawab pembina pengurus keuangan parpol.

“Tujuan dalam pertemuan ini karena kita ingin ke depan bantuan kepada partai politik betul-betul tertib, yaitu tertib adiministrasi dan tertib operasional penggunaannya, demi keselamatan kita semua,” kata Rustam.

Rustam juga menegaskan, bahwa kenapa hal ini kami sampaikan, karena selama ini sejumlah partai politik belum tertib adminstrasi dalam
menggunakan anggaran bantuan keuangan parpol, utamanya laporan pertanggungjawabannya.

“Jadi terbuka saya sampaikan, karena yang menjadi problem selama ini adalah bantuan parpol sudah turun biasa sangat susah laporan
pertanggungjawabannya masuk, kita sudah kirim sura, bahkan kita sudah hubungi langsung berkali-kali namun belum juga melaporkan
pertanggungjawabannya,” tegas Rustam.

Bahkan kata Rustam, pihaknya terkadang mendapat teguran  dari inspektorat,  tapi masih juga belum ada yang memasukkan laporan
pertanggungjawabannya, biasa juga masih ada yang keliru sistem laporan
pertanggungjawabannya dari sisi administrasi.

“Lain yang dibelanjakan penggunaannya, lain masuk
pertanggungjawabannya, nah ini yang menjadi persoalan. Olehnya itu kami berharap kepada partai politik yang menerima bantuan keuangan,
agar kedepan bisa tertib adminstrasi sesuai aturan,” ujarnya.

Sementara itu perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Asri
menyampaikan untuk tahun 2021 di BKAD sudah tidak adalagi bendahara
pos bantuan. Pasalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 untuk tahun 2021, bantuan kepada Parpol menjadi hibah.

“Tentang bagaimana tata cara hibah telas jelas diatur di PP12, pemda juga sudah membuat Perbup tentang penggunan dana hibah dan bansos,
mulai dari tata cara penganggaran dan pertanggungjawabannya,” kata
Asri. (Alimukhtar)

Pos terkait