ANEKA

Urung Dibahas di DPRD, APBD 2021 Terancam tak Diketuk Tepat Waktu

Urung Dibahas di DPRD, APBD 2021 Terancam tak Diketuk Tepat Waktu

TAKALAR,UPEKS.co.id— APBD Takalar 2021 kembali terancam tak diketuk tepat waktu oleh DPRD Takalar.

Pasca penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 awal  pekan ini, DPRD Takalar belum pernah membahas substansi dari bahan APBD itu.

Selama sepekan terakhir, pertemuan antara DPRD dengan Pemkab Takalar tak pernah masuk pembahasan  substansi materi dari KUA/PPAS. DPRD hanya membahas berbagai persoalan yang materinya sama dengan yang  diajukan saat interpelasi dan angket.

DPRD fokus mengungkap mutasi guru dan mutasi kepala sekolah, pergantian perangkat desa, dan penyusunan  perangkat desa persiapan. Padahal, materi yang dipersoalkan oleh legislator bukan ranah pembahasan APBD  2021.

“Kita heran dengan sikap dewan selama pembahasan KUA/PPAS ini karena belum pernah masuk ke ranah  substansi, yang dipersoalkan masalah lain yang sebenarnya bukan ranahnya di rapat ini,” kata Direktur Linggar  Jati Indonesia, Anshari, Minggu 29 November 2020.

Ia mengatakan, pembahasan yang menyangkut persoalan lain harusnya diagendakan di waktu terpisah sehingga  momentum ini khusus untuk membahas dan merampungkan APBD 2021. Anshari pun tak yakin APBD Takalar  2021 bisa dirampungkan dan diketuk tepat waktu jika pembahasan di DPRD “liar”.

“Harapannya pembahasan bisa fokus, persoalan lain agendakan di waktu lain, biar APBD 2021 bisa rampung  tepat waktu karena kami dari eksekutif telah menyerahkan bahan untuk dibahas di DPRD,” terang Anshari.

Pengamat politik Unhas, Abdul Haris mengatakan, jika draft APBD saat ini berada di DPRD karena KUA/PPAS  telah diserahkan oleh Pemkab Takalar.

Dengan demikian, DPRD yang memiliki kewenangan untuk mengkondisikan keadaan sehingga APBD 2021 bisa  diketuk tepat waktu. Tinggal komunikasi yang harus dibangun antara DPRD dan Pemkab untuk merampungkan  APBD tepat waktu.

“Draft APBD kan sudah di DPRD tinggal keseriusan dari para legislator untuk membahas bersama Pemkab  sehingga bisa rampung tepat waktu, tinggal dibahas bersama sehingga anggaran yang ada bisa tersalurkan untuk  kepentingan rakyat,” kata Haris, Minggu 29 November 2020.

Namun Haris mengaku, jika pembahasan APBD 2021 Takalar kemungkinan tidak akan berjalan dengan mudah.  Apalagi, hubungan antara Pemkab dan DPRD belum terlalu harmonis pasca pengajuan interpelasi dan angket  oleh DPRD Takalar yang menemui jalan buntu.

Haris berharap agar pembahasan APBD tidak diwarnai dengan politik transaksional antara kedua belah pihak.

Jika itu terjadi maka kualitas dan keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat akan semakin berkurang.

“Harapannya pembahasan benar- benar untuk kepentingan rakyat, jangan ada transaksi saat pembahasan, meski  itu sangat rawan terjadi, tetapi kalau itu terjadi maka lagi- lagi yang rakyat dikorbankan,” terang Haris.(Jahar).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top