Raih Nilai 68,70, Enrekang Tembus Peringkat 4 Besar Capaian MCP

  • Whatsapp
Raih Nilai 68,70, Enrekang Tembus Peringkat 4 Besar Capaian MCP

Raih Nilai 68,70, Enrekang Tembus Peringkat 4 Besar Capaian MCP

ENREKANG, UPEKS.co.id — Pemerintah Kabupaten Enrekang sukses menembus peringkat keempat, pada  capaian Monitoring Centre of Prevention (MCP) program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi  (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Bacaan Lainnya

Meski telah berada pada posisi keempat, namun Bupati Enrekang Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd., berharap  capaian tersebut terus ditingkatkan.

Hal itu disampaikannya disela Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi  Pencegahan Korupsi Terintegrasi, yang digelar KPK RI secara daring, Kamis 26 November 2020. Monev itu diikuti
oleh seluruh Pemkab, Pemkot dan Pemprov Sulsel.

Pemkab Enrekang meraih nilai 68,70. Nilai ini bahkan tertinggi di kawasan Ajatappareng, bahkan mengalahkan  daerah tetangga seperti Toraja dan Toraja Utara. Kabupaten Enrekang hanya berada dibawah Soppeng, Sinjai  dan Bone yang masing-masing berhasil meraih peringkat 1-3. Sementara Pemprov Sulsel berada di peringkat 10  dengan nilai 62,95.

“Apa yang diraih ini patut disyukuri, apalagi ditengah situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada sejumlah  sektor. Meski begitu, kita tentu bertekad meningkatkan kinerja utamanya pada 8 area intervensi MCP ini,” kata MB.

Nilai yang diraih Pemkab Enrekang, kata MB, masih dapat meningkat mengingat masih ada sejumlah aksi dan data  dukung yang dimasukkan pada November dan Desember.

MB menambahkan, capaian MCP daerah merupakan salah satu indikator komitmen dalam pencegahan korupsi.

Sehingga, ia meminta seluruh OPD bekerja secara profesional dan akuntabel, sehingga dapat menyiapkan data  yang diminta oleh sistem ini.

Delapan  area intervensi yang dimaksud yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa,  pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), manajemen ASN, Dana  Desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.

“MCP ini adalah tolok ukur keseriusan kita mencegah korupsi karena terdapat pelbagai indikator dan sub-indikator  yang harus dipenuhi. Ini yang wajib jadi perhatian seluruh OPD,” tegas MB.

Monev ini diisi paparan materi oleh Kasatgas Wilayah VIII KPK, Dian Patria, dan Person in Contact (PIC) KPK  Sulsel, Friesmon Wongso. Acara yang dimoderatori Roro Wide S ini, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dari  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Sry).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *