Pjs Bupati Lutim Ikuti Penyerahan DIPA Oleh Presiden RI Joko Widodo Via Virtual

  • Whatsapp
Pjs Bupati Lutim Ikuti Penyerahan DIPA Oleh Presiden RI Joko Widodo Via Virtual

Pjs Bupati Lutim Ikuti Penyerahan DIPA Oleh Presiden RI Joko Widodo Via Virtual

LUTIM.UPEKS.co.id—Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Luwu Timur, Jayadi Nas, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Ramadhan Pirade dan Inspektur, Salam Latief, mengikuti kegiatan  penyerahan DIPA oleh Presiden RI, Joko Widodo, secara virtual di Rumah Dinas Bupati Luwu Timur, Rabu
(25/11/2020).

Bacaan Lainnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) APBN 2021  dilaksanakan lebih awal. Itu dilakukan untuk mendukung penanganan Covid-19 dan prioritas pembangunan  strategis.

“Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19 sangat tergantung pada pelaksanaannya yang  tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas,” jelasnya.

Untuk itu, kata Sri Mulyani, kolaborasi dan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga, serta dengan Pemerintah  daerah sangat penting dan menentukan.

Ia merincikan, adapun total belanja negara 2021 akan meencapai Rp. 2.750 triliun, di mana 1.032 T dialokasikan  87 Kementerian Lembaga. Sedangkan TKDD 2021 dialokasikan sebesar Rp. 795,5 triliun dengan kebijakan untuk  meningkatkan kualitas hasil dan kualitas kontrol.

Sementara Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya berharap agar dana APBN maupun APBD harus  bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pada 2021, Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian karena  ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian.

“Kecepatan, ketepatan, akurasi, harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang  kesehatan maupun di bidang ekonomi, ini harus juga segera pulih kembali,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta kepada para Menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar melakukan  reformasi anggaran.

“Untuk menggerakkan ekonomi, baik nasional dan daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif  dan tepat sasaran. Seluruh rupiah di APBN dan APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,”  tambahnya.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021 Pemerintah mengalokasikan belanja hingga senilai Rp.  2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020. APBN harus fokus kepada empat hal  yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. (hms/rls)

Pos terkait