SULAWESI SELATAN

Komisi IV DPR RI Desak Dirjen PSP Kementan Evaluasi Program Bantuan Dana Tunai Kelompok Tani

Komisi IV DPR RI Desak Dirjen PSP Kementan Evaluasi Program Bantuan Dana Tunai Kelompok Tani

Makassar, Upeks.co.id–Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian; Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kelautan mendesak Dirjen Prasarana dan Sarana Kementrian Pertanian untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pedoman penyaluran dana bantuan tunai kepada kelompok-kelompok tani.

“Jangan hanya menyalurkan dana saja, yang penting dana bantuannya sampai ke rekening Poktan saja, tidak boleh hanya begitu,” tegas Andi Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV DPR RI dihubungi Jumat (27/11/2020) malam.

Penegasan Akmal tersebut menyusul adanya pemberitaan pengakuan pengurus Kelompok Tani di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengaku tidak pernah melihat uang bantuan tunai dari Kementan pada Mei-Juni 2020. Namun, sebanyak 300-an kelompok tani Kabupaten Muna itu, tiba-tiba mendapatkan pupuk organik cair merk biotaplus yang di bawa oleh pengusaha pupuk dari Makassar, Haji Ali.

Diberitakan sebelumnya, ada pengurus Kelompok Tani yang tak tahu bahwa bantuan dari Kementan tahun anggaran 2020 itu merupakan bantuan uang tunai.Kelompok Tani mengaku diberitahu pihak Dinas Pertanian setempat bahwa ada bantuan pupuk.

“Nah, hal seperti ini menjadi tanda tanya, sepertinya ada yang tidak beres di level bawah, bantuan Kementan itu bukan pupuk melainkan bantuan uang tunai,” ujarnya.

Akmal curiga ,jangan sampai ada permainan antara Dinas Pertanian setempat dengan Pihak perusahaan yang menyalurkan bantuan dalam bentuk pupuk ke kelompok tani.

Dana bantuan tunai itu, kata Akmal, semestinya diberikan langsung ke rekening bank tiap kelompok tani, lalu Pengurus kelompok tani menggelar rapat pengurus untuk memutuskan dana tersebut dibelanjakan untuk peningkatan produktivitas pertaniannya.

“Saya heran, kalau ratusan kelompok tani di Muna itu, seakan-akan kompak belanja satu merk pupuk tertentu, apa pernah seluruh Poktan disana rapat umum memutuskan beli satu macam produk,satu merk?,” pungkasnya.

Akmal berjanji akan menyampaikan masalah ini pada rapat-rapat berikutnya dengan pihak Kementan.

Menurut Akmal, Utusan PSP Kementan semestinya mengumpulkan perwakilan Poktan daerah sebelum menyalurkan bantuan uang tunai itu.

“Supaya seluruh Poktan tahu, bahwa bantuan itu adalah bantuan uang tunai ,bukan produk, dan Poktan silahkan belanja berbagai macam kebutuhan untuk peningkatan produktivitasnya,” tegasnya.

Akmal juga meminta seluruh elemen masyarakat di daerah mengawasi bantuan uang tunai itu.”Jangan sampai program Kementan ini, hanya dimanfaatkan perusahaan produk pertanian tertentu saja untuk meraup keuntungan semata,” tegasnya.

Dirjen PSP Kementan, Sarwo Edi menyatakan tak mengetahui jika ada pihak lain selain poktan yang mencairkan dan membelanjakan bantuan uang tunai itu untuk satu macam merk pupuk.

Dana bantuan uang tunai itu, kata Sarwo, tak mesti dibelanjakan untuk satu merk produk pupuk saja melainkan dana tersebut untuk kebutuhan peningkatan produktivitas para petani.

Sarwo menyatakan mendukung jika seluruh elemen masyarakat di daerah mengawasi secara ketat penyaluran bantuan tunai tersebut.

Sementara itu, pengusaha pupuk dari Makassar, Haji Ali, pihak yang menyalurkan pupuk Biota Plus ke Kabupaten Muna mengatakan belum bisa menjelaskan masalah itu. “Besok saja ke kantor saya, saya jelaskan,” ujarnya.(rif)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top