Tolak Pengesahan UU Cipta Karya, Ratusan Mahasiswa Di Enrekang, Berunjuk Rasa

  • Whatsapp
Tolak Pengesahan UU Cipta Karya, Ratusan Mahasiswa Di Enrekang, Berunjuk Rasa

ENREKANG, UPEKS.co.id — Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Massenrempul berunjuk rasa menolak UU Cipta Karya yang telah disahkan oleh DPR RI. Sebanyak 11 Organisasi yang melakukan unjuk rasa tersebut antara lain Universitas Muhammadiyah Enrekang, HMI, BEM UMEN,IMM, PMII, Lembaga Pemerhati Lingkungan dan PERKARA.

Sebelum menggelar orasi didua titik yakni lampu merah dan kantor DPRD, para demonstran melakukan konsentrasi di Patung Sapi, Kamis (8/10/2020). Gerakan ini di Komandoi langsung oleh Yusran Sahodding selaku Jendral Lapangan.

Bacaan Lainnya

Yusran mengatakan seharusnya DPR RI tidak tergesa-gesa mengesahkan UU tersebut. Untuk itu mereka melakukan unjuk rasa sebagai bentuk protes Mahasiswa dan Pemuda Massenrempul atas apa yang dilakukan oleh DPR RI.

Apalagi sesuai dengan keputusan UU disahkan pada tanggal 8 Oktober tapi kemudian disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 fan itupun dilakukan pada tengah malam.

”  Harapan kami selaku massa aksi meminta agar UU yang disahkan kemarin itu ditolak dan meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar tidak tidak menandatangani UU tersebut”. Kata Yusran Sahodding.

Dia mengatakan seharusnya saat ini Pemerintah dan DPR fokus pada penanganan kasus Covid-19 yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Bukan membuat dan mensahkan UU apalagi jika dilakukan pada tengah malam pasti akan mengundang berbagai pertanyaan dikalangan masyarakat.

” Prosedur pengesahannya yang tidak sesuai dengan aturan karena tidak ada keterbukaan secara massif kepada seluruh elemen masyarakat. Dan Fraksi-Fraksi yang tidak semuanya diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya”. Ujarnya.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Massenrempul berpendapat proses pembentukan UU Cipta Karya tidak partisipasi dan eksklusif. Seharusnya proses rancangannya melibatkan para pekerja untuk menyerap aspirasi para pekerja yang diatur.

” Proses pembuatannya melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai pasal 1ayat (2) UUD 1945 dan tidak mencerminkan asas keterbukaan sesuai Pasal 5 UU nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terlebih pembentukan dan pengesahannya dilakukan di tengah Pandemi Covid-19″. Tutupnya.

Sebelum bergerak menuju Kantor DPRD, massa melakukan Orasi dan juga aksi bakar ban. Setidaknya tiga ratus pengunjuk rasa ini sempat membuat macet jalan poros Enrekang-Toraja karena dalam melakukan Orasi para pengunjuk rasa duduk diatas aspal dan bahkan ada yang berbaring.

Yusran mengatakan DPRD adalah harapannya untuk menjadi perpanjangan lidah para demonstran. Yusran meminta agar DPRD Enrekang juga punya komitmen dan tujuan yang sama. Untuk itu Yusran meminta agar DRPR membukan ruang kepada para Mahasiswa agar mendapat jawaban yang memuaskan.

“Jadi kami berharap ada catatan hitam diatas putih dari DPRD bahwa akan bersama-sama dengan kami menolak UU Cipta Karya”. Katanya. (Sry)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *