Pastikan Data Peserta dan Iuran ASN Valid, BPJS Kesehatan Kendari Gelar Rekonsiliasi Data

  • Whatsapp
Pastikan Data Peserta dan Iuran ASN Valid, BPJS Kesehatan Kendari Gelar Rekonsiliasi Data

Pastikan Data Peserta dan Iuran ASN Valid, BPJS Kesehatan Kendari Gelar Rekonsiliasi Data

Kendari, Upeks.co.id – BPJS Kesehatan Cabang Kendari melaksanakan rekonsiliasi data peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Pegawai Negeri sewilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Kendari Tahun 2020, Jumat (11/09). Rekonsiliasi data ini dilakukan untuk memastikan seluruh PNS Daerah telah terdaftar dan memiliki kartu JKN-KIS BPJS Kesehatan beserta anggota keluarganya termasuk validasi NIK, besaran potongan iuran, satuan kerja, golongan terakhir serta variabel-variabel lainnya.

“BPJS Kesehatan selalu berkomitmen kuat untuk meningkatkan kepuasan peserta melalui sistem jaminan pelayanan kesehatan yang semakin baik, oleh karena itu diharapkan agar sasaran dan tujuan kegiatan rekonsiliasi data ini dapat tercapai,” ungkap Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Kendari Barlianta Saleh.

Acara ini dihadiri perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari Propinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kab, Konawe, Kab. Konawe Kepulauan. Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka, Kab, Kolaka TImur, Kab. Kolaka Utara, dan Kab. Bombana.

“Untuk ASN yang belum terdaftar diharapkan BKD/BKPSDM masing-masing daerah dapat menyerahkan data kepegawaian maksimal 14 hari sejak Berita Acara Rekonsiliasi ditandatangani, agar BPJS Kesehatan dapat memasukkan daftar nama-nama ASN ke dalam masterfile kepesertaan,” jelas Barlianta.

Barlianta dalam penyajiannya menyampaikan bahwa berdasarkan data masterfile BPJS Kesehatan serta data gaji pegawai dari masing-masing DPKAD untuk semester I tahun 2020, terdapat PNS/ASN yang belum terdaftar JKN-KIS untuk Provinsi Sulawesi Tenggara 411 jiwa, Kota Kendari 395 jiwa, Kab. Kolaka 45 jiwa, Kab. Kolaka Utara 253 jiwa, Kab. Kolaka Timur 156 jiwa, Kab. Konawe 149 jiwa, Kab. Konawe Selatan 230 jiwa, Kab. Konawe Utara 295 jiwa, kab. Konawe Kepulauan 120 jiwa, dan Kab. Bombana 186 jiwa.

“Diharapkan dukungan dari Pemda agar menjadikan updatekepesertaan BPJS Kesehatan sebagai prasyarat pengurusan kenaikan pangkat/golongan, mewajibkan CPNS mendaftar sebagai peserta JKN-KIS, peningkatan akurasi NIK, Golongan dan Iuran, serta menganjurkan PNS yang belum terdaftar untuk mendaftar JKN-KIS, dan menyampaikan data pegawai yang memasuki masa pensiun ditahun berjalan,” tambah Barlianta

Kepala Dinas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana Rusman menyampaikan, rekonsiliasi data antara Pemda Kab/Kota dengan BPJS Kesehatan sangat penting utamanya bagi Pemda karena dapat diketahui data PNS beserta anggota keluarga tertanggung yang berkaitan dengan jumlah penghasilan serta tunjangan keluarga.

“Ini sangat penting bagi kami Pemda, yang pada akhirnya berujung pada penyusunan anggaran khususnya belanja pegawai serta perhitungan iuran kesehatan PNS,” ujarnya. (Jamkesnews)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *