Konsultasikan Hak Angket, ilegal dan Melawan UU Kemendagri, DPRD Perlu Baca UU dan PP Terkait

  • Whatsapp
Konsultasikan Hak Angket, ilegal dan Melawan UU Kemendagri, DPRD Perlu Baca UU dan PP Terkait

Konsultasikan Hak Angket, ilegal dan Melawan UU Kemendagri, DPRD Perlu Baca UU dan PP Terkait

Oleh : Asrullah ***

Bacaan Lainnya

Iklim politik di Takalar sepekan terakhir mengalami eskalatif. DPRD Takalar menggulirkan hak interpelasi dan hak  angket terhadap Bupati Takalar Syamsari Kitta.

Pasalnya dinilai terdapat beberapa kebijakan yang belum terealisasi dengan baik serta loop hole kebijakan  pemerintahan yang dinilai tidak transparan dan akuntabel. Salah satunya transparansi pengelolaan dana covid 19.

Namun, fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk langkah hak Interpelasi yang kemudian dilanjutkan ke  hak angket tersebut oleh DPRD tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai suatu penyelidikan politik (politic inquary) terhadap kepala daerah hak angket haruslah memenuhi syarat  syarat sebagaimana yang tercantum dalam UU MD3 maupun PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tatib  DPRD.

Syarat elementer dan fundamen yang ditabrak dan tidak dipenuhi oleh DPRD adalah syarat formil, syarat materil  dan syarat mutlak (absolute requarement) pengajuan dan penetapan hak angket sebagaimana yang tercantum  dalam UU MD3 dan PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tatib DPRD.

Bahkan langkah yang dilakukan oleh DPRD tersebut tidak hanya tidak memenuhi syarat formil, materil, dan syarat  mutlak namun juga melakukan perlawanan dan perbuatan melawan UU (Onwetmatig) terhadap UU MD3 dan PP  No. 12 Tahun 2018.

Salah satu syarat formil yang tidak dipenuhi adalah syarat kuorum pada saat mengusulkan untuk disepakati  sebagaimana yang termaktub pada pasal 74 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2018 yang berbunyi 3/4 dari jumlah  anggota DPRD dan disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Tidak hanya sampai disana, Syarat materil yang dilanggar dan ditabrak oleh DPRD adalah syarat materil kebijakan  dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak dicantumkan sehingga mengandung absuritas  dan kerancuan objek sehingga menyebabkan cacat metaril sebagaimana yang termaktub pada pasal 73 ayat (2)  huruf a dan b PP No. 12 Tahun 2018.

Tak berhenti sampai disana DPRD juga sama sekali tidak memperhatikan syarat absolute dari mekanisme regulatif  yang ada salah satunya adalah syarat ketidakbolehan adanya kekurangan yuridis (by pass the regulation) pada  langkah yang diambil.

Lanjut diitakan sebab adanya cacat yuridis pada suatu objek yang diambil menyebabkan ketetapan atau keputusan  tersebut dapat batal demi hukum (null and void) dan dianggap tidak pernah ada hak angket tersebut dalam desain  hukum administrasi negara.

Sehingga saya berpendapat pada post scriptum ini bahwa DPRD Takalar telah membuat suatu keputusan hak  angket yang batal demi hukum dan perbuatan melawan UU (Onwetmatig) yakni UU MD3 dan PP No. 12 Tahun  2018 Tentang Pedoman Tatib DPRD.

Hal ini tentu sangat menciderai semangat demokrasi konstitusional (the spirit of constitutional democracy) dimana  DPRD sebagai lembaga luhur dan terhormat representatif rakyat (popular representatif) yang seharusnya menjadi  contoh masyarakat luas untuk menegakkan moralitas hukum, moralitas politik dan keadilan justru menciderai  semangat tersebut.

Dengan peristiwa ini tentu kita berharap bahwa kedepan tidak akan terulang hal yang sama serta dengan  kecacatan yuridis hak angket tersebut tentu kita akan melihat dan menyimak apakah ada good will dan political will  dari DPRD untuk menganulir hak angket tersebut sebagai penghormatan DPRD kepada Konstitusi UUD NRI 1945  pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai Wakil Rakyat Anggota DPRD lah yang harus menjadi patron dan motor dalam memberikan contoh  penghormatan terhadap konstitusi serta tunduk dan patuh terhadap regulasi. (penulis: Pengamat Hukum Madani  Institute CIS))

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *