Ketua DPRD Bulukumba Serukan Tolak UU Cipta Karya

  • Whatsapp
Ketua DPRD Bulukumba Serukan Tolak UU Cipta Karya

Ketua DPRD Bulukumba Serukan Tolak UU Cipta Karya

BULUKUMBA, UPEKS.co.id— Kisruh UU Cipta Karya, berbuntut panjang, kali ini Gabungan aksi pergerakan  organisasi Kemahasiswaan dan pemuda (OKP) dan organisasi masyarakat (ormas) Gelar aksi besar besaran di  depan gedung DPRD Bulukumba, Kamis (8/10/20).

Bacaan Lainnya

Aksi yang diwarnai bakar bakar ban itu, sempat ricuh, mahasiswa dan pihak pengamamnan terlihat baku dorong  dorong. Beruntung jenderal lapangan Baso Riswandi mampu kondusifkan kembali keadaan.

Ribuan massa aksi dari berbagai elemen pergerakan mahasiswa dan masyarakat, mereka bersatu menolak dan  meminta membatalkan Omnibus law UU cipta kerja yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Teriakan ” Mosi tak percaya DPRD dan pemerintah” juga menggema pada aksi tersebut.

Tak ingin dianggap sebagai penghianat dan dicap tidak berpihak kepada rakyat, Ketua DPRD Bulukumba, Rijal  didampingi Wakil Ketua DPRD Bulukumba dan beberapa Ketua Fraksi turun langsung menemui massa aksi.

Walaupun diketahui, partai Ketua DPRD Bulukumba yakni partai PPP ikut menyetujui RUU cipta kerja tersebut. Di depan massa, dengan tegas Ketua DPRD Rijal, mengatakan, secara pribadi dirinya ikut menolak Undang-  Undang (UU) Cipta kerja.

“Saya secara pribadi ikut berpihak kepada rakyat menolak UU Cipta kerja, mari kita sama-sama kawal aspirasi ini  ke DPR RI pusat,” tegasnya.

Bukan hanya dirinya, ia juga mengaku 8 Fraksi yang ada di DPRD Bulukumba sepakat menolak UU cipta kerja  tersebut.

“Kami 8 fraksi yang ada di DPRD akan lakukan sidang Fraksi untuk membahas permasalahan ini, dan akan  menyepakati bersama untuk menolak UU cipta kerja tersebut, dimana nantinya, hasil kesepakatan itu akan di  bawah langsung ke DPRD pusat,” ungkapnya.

Namun karna demostran sudah terlanjur “mosi tak percaya kepada perwakilan rakyat dan pemerintah, mereka  meminta DPRD menandatangani nota kesepakatan bersama penolakan UU cipta kerja.

Tak hanya itu, pengunjuk rasa juga tidak memberi waktu jedah kepada anggota DPRD untuk melakukan rapat  fraksi. Yang rencananya akan di gelar malam hari.

Karena desakan massa aksi yang memaksa lakukan rapat fraksi saat itu juga, maka DPRD Bulukumba pun  sepakat dan mengikut sertakan demostran pada rapat tersebut.

Adapun keputusan rapat fraksi, Dari 8 fraksi sepakat menolak UU cipta kerja dan DPRD meminta waktu untuk  menganalisasi dan mengkaji secara mendalam poin perpoin UU cipta kerja, yang di anggap tidak pro kepada rakyat. (sufri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *