Kejaksaan Negeri Polewali Dampingi BPJS Kesehatan Tertibkan Badan Usaha yang Tak Patuh JKN-KIS

  • Whatsapp
Kejaksaan Negeri Polewali Dampingi BPJS Kesehatan Tertibkan Badan Usaha yang Tak Patuh JKN-KIS

Kejaksaan Negeri Polewali Dampingi BPJS Kesehatan Tertibkan Badan Usaha yang Tak Patuh JKN-KIS

Polewali, Upeks.co.id – BPJS Kesehatan Cabang Polewali bersama Kejaksaan Negeri Polewali mengundang badan usaha yang telah melalui proses pemeriksaan dan belum patuh, melalui undangan SKK (Surat Kuasa Khusus) di Kejaksaan Negeri Polewali, Kamis (24/09).

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Polewali Lutfy Alman Paluti Amba mengatakan langkah tersebut diharapkan bisa menjadikan badan usaha patuh terhadap kewajibannya untuk membayar iuran bagi karyawannya.

“Terbitnya SKK ini sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan kepatuhan yang telah dilakukan oleh petugas pemeriksa BPJS Kesehatan pada kesempatan sebelumnya terhadap badan usaha. Di mana kewajiban badan usaha adalah melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan” jelas Lutfy.

Lutfy mengatakan badan usaha diberikan jangka waktu sesuai yang telah ditetapkan, apabila badan usaha tidak melakukan tindak lanjut pemeriksaan, maka BPJS Kesehatan Cabang Polewali mengajukan SKK untuk mematuhkan badan usaha.

“SKK hari ini dilakukan kepada 7 badan usaha yang tidak patuh, karena memang tindak lanjut dari pemeriksaan oleh petugas pemeriksa yang sebelumnya dilakukan. Hal ini sebagai upaya untuk mematuhkan badan usaha dalam membayar iurannya melalui bantuan Kejaksaan Negeri Polewali,” ungkap Lutfy.

Lufty juga menambahkan, dengan adanya SKK ini diharapkan badan usaha lainnya yang sudah berkomitmen sebelumnya supaya bisa melaksanakan pembayaran sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

“Semua ini kami lakukan selain untuk meningkatkan komitmen badan usaha, BPJS Kesehatan juga memperjuangkan hak pegawai sebagai peserta JKN-KIS agar kartu JKN-KIS selalu aktif. Jika kartu JKN-KIS aktif maka para karyawan badan usaha diharapkan dapat mengakses pelayanan kesehatan kapan saja dengan jaminan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri Polewali, Tomy Damanik mengatakan kejaksaan negeri juga bertugas mendukung pemerintah, satu diantaranya adalah mendampingi Program JKN-KIS bersama BPJS Kesehatan.

“Diharapkan dengan SKK yang telah dilakukan, badan usaha bisa patuh dan melaksanakan kewajiban membayar iuran wajibnya kepada BPJS Kesehatan,” ungkap Tomy.

Tomy menambahkan, hal ini merupakan hak dari pegawai badan usaha atau PPU (Pekerja Penerima Upah) untuk mendapatkan manfaat dari layanan JKN-KIS. Menurutnya, apabila pegawainya sakit juga akan merugikan badan usaha karena berkurangnya tingkat produksi.

“Semoga ke depannya, badan usaha bisa lebih berkomitmen dan melaksanakan kewajibannya membayar iuran beserta mendaftarkan seluruh karyawan yang ada di badan usahanya. Sehingga seluruh karyawan bisa mendapatkan manfaat dari layanan JKN-KIS,” tutur Tomy. (Jamkesnews)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *