Kejaksaan Negeri Parepare Dukung Penegakan Kepatuhan JKN-KIS Badan Usaha

  • Whatsapp
Kejaksaan Negeri Parepare Dukung Penegakan Kepatuhan JKN-KIS Badan Usaha

Kejaksaan Negeri Parepare Dukung Penegakan Kepatuhan JKN-KIS Badan Usaha

Parepare, Upeks.co.id – BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri Parepare melaksanakan Forum Koordinasi Pengawasan Dan Pemeriksaan Kepatuhan Kota Parepare Tahap  II Tahun 2020, Rabu (09/09). Langkah tersebut dilakukan untuk menyamakan pemahaman dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional serta peningkatan kualitas pelayanan di Kota Parepare.

Bacaan Lainnya

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare Amir Syarifuddin mengajak seluruh anggota forum Kepatuhan untuk mengomunikasikan dengan para pemangku kepentingan dan mencari pemecahan permasalahan serta merumuskan kerja sama yang strategis agar BPJS Kesehatan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan seluruh peserta JKN-KIS patuh melaksanakan kewajibannya serta seluruh badan usaha patuh mendaftarkan karyawannya.

“Kami sangat berharap kepada BPJS Kesehatan untuk dapat menyampaikan hambatan dan kendala yang dihadapi saat ini agar kita dapat bersama-sama mengambil langkah dan mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi terkait kepesertaan JKN-KIS,” ujar Amir.

Kepala BPJS Kesehatan Parepare Muhammad Aras menyampaikan bahwa badan usaha yang berada di Kota Parepare per bulan September 2020, yang telah terdaftar sebanyak 173 badan usaha dan 9 badan usaha belum registrasi.

“Masih terdapat beberapa badan usaha yang saat ini menunggak iuran sampai dengan bulan September 2020. Kami akan mengoptimalkan upaya kolektabilitas, tentu dengan support dari berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Negeri Parepare,” ungkapnya.

Aras juga berharap dukungan dari seluruh anggota forum sesuai fungsi masing-masing agar hak pekerja dalam mendapatkan jaminan kesehatan dapat terpenuhi yaitu terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dan kartu JKN-KIS berstatus aktif.

“Kami sangat mengharap dukungan dari masing-masing anggota forum sesuai dengan tugasnya agar badan ssaha yang belum patuh dapat segera melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan pegawainya sebagai peserta JKN-KIS, bukan hanya sekedar mendaftarkan tapi sampai dengan iurannya dapat terbayarkan,” ungkap Aras. (Jamkesnews)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *