Hak Angket DPRD Takalar Cacat Hukum, Semua Produk Hukumnya tak Sah

  • Whatsapp
Hak Angket DPRD Takalar Cacat Hukum, Semua Produk Hukumnya tak Sah

Hak Angket DPRD Takalar Cacat Hukum, Semua Produk Hukumnya tak Sah

Oleh : Asrullah (Pengamat Hukum Madani Institute CIS)

Bacaan Lainnya

Paradigma bernegara kita telah mengalami pergeseran dari mazhab negara kekuasaan-(machtstaat) menjadi  negara hukum konstitusional (Constitutional Legal State).

Hal inilah yang mentransformasi seluruh sendi kehidupan bernegara, bermasyarakat termasuk penyelenggaraan
pemerintahan agar menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dan sekaligus menjadi barometer bersikap dan  bertindak (Supremacy of law).

Tidak boleh ada Institusi, lembaga negara, kelompok masyarakat dan atau bahkan masyarakat itu sendiri  berperilaku melampaui hukum sebab hukumlah titik temu untuk menyelesaikan segala friksi dan disparitas yang  ada secara luhur dan bermartabat.

Hak angket DPRD Takalar sebagai salah satu Instrumen pengawasan legislatif dan perwujudan fungsi check and  balance dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun hal tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan  prosedur (formil) regulasi dan substansi (materil) regulasi yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan  yang ada.

Sebab barometer keabsahan dan mengikatnya suatu produk hukum, termasuk didalamnya produk hukum politik  DPRD (Angket) adalah terpenuhinya kesesuaian formil dan materil objek yang dilakukan terhadap per-UU-ngan.

Hak angket yang digulirkan oleh DPRD Takalar secara prinsipil dan fundamen telah menabrak sendi sendi pokok  bernegara dan berhukum (Wetmatigheid Van Het Bestuur) sebab bertentangan dengan prosedur dan materil  yang terdapat dalam UU MD3 dan PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tatib DPRD.

Hal ini bukan perkara yang ringan dalam Ilmu hukum (Rechtleer) sebab, berakibat pada tidak sahnya hak angket  tersebut dan semua tindakan hukum maupun produk hukum yang timbul akibat dilaksanakannya hak angket  tersebut juga menjadi tidak sah (Unlegitimate)_ dan batal demi hukum (Null and Void).

Lebih jauh lagi, upaya melanjutkan pembahasan angket yang cacat hukum dan tidak sah baik dilakukan oleh  Institusi asal ataupun pihak lain yang terlibat didalamnya (baik personal maupun Instansi) dalam konsepsi hukum  disebut sebagai omission act of the legal violation (tindakan pembiaran dan pengabaian pelanggaran) termasuk  dalam kategori perbuatan yang melawan hukum.

Salah satu tahapan dalam angket misalnya yakni pemanggilan terhadap subyek hukum (Orang ataupun Instansi)  untuk dimintai keterangan, itu menjadi kehilangan aras hukum dan kekuatan mengikatnya (Unlegally binding)  sebab objek Instrument pelaksaannya telah mengandung cacat hukum (formil – materil) dan berakibat batal demi  hukum artinya panggilan tersebut kehilangan aras mengikat untuk dihadiri.

Dalam ilmu hukum, neraca prosedur sama pentingnya dengan substansi sehingga keterpenuhan kesesuaian  dengan UU dan per- UU-ngan terkait menjadi suatu keharusan sebagaimana prinsip dalam hukum tata negara  (Nothing Authority Without Responsibility).

Sikap abai dan cenderung tutup mata terhadap prinsip legalitas konstitusional tersebut kontra produktif dan  bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 dan sedang menunjukkan watak kekuasaan yang sejatinya  telah kita lawan bersama dan meninggalkannya ditandai dengan tumbangnya orde baru menuju orde reformasi konstitusionalisme.

Sebaliknya, desain konstruksi bernegara dalam konstitusi kita, menempatkan negara (Eksekutif, Legislatif dan  Yudikatif) sebagai subjek yang paling utama harus menjalankan nash nash atau pasal pasal dalam Konstitusi,  sebab merekalah yang diberikan resources dan sumber daya yang besar dimana rentan dideviasi, didistorsi atau  disimpangi kalau tidak dijalankan berdasarkan hukum dan konstitusi.

Mari menjadi warga negara yang baik, berbudi luhur dan Institusi negara yang akuntabel dan bermartabat dengan  senantiasi berada pada rel, koridor dan gravitasi hukum bukan nafsu dan syahwat kekuasaan _(Promulgate based  on legal rules).

Pos terkait