Forsospolmas Minta Dewan tak Obral Penggunaan Hak Angket

  • Whatsapp
Forsospolmas Minta Dewan tak Obral Penggunaan Hak Angket

Forsospolmas Minta Dewan tak Obral Penggunaan Hak Angket

TAKALAR,UPEKS.co.id—DPRD Kabupaten/Kota hingga Provinsi diminta tidak mengobral dalam menggunakan
hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat lainnya, Dewan harus lebih bertanggungjawab dalam
menggunakan wewenangnya,

Bacaan Lainnya

“Seperti hak interpelasi, dan hak-hak yang lain yang dimiliki dewan itu harus digunakan secara selektif, tidak boleh
terlalu diobral,” tegas Baso DN.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Eksekutif Forum Pemerhati Masalah Sosial Politik dan Kemasyarakatan  (Forsospolmas) Sulsel, Baso DN menyikapi situasi dan kondisi politik saat ini, khususnya rencana DPRD Kota  Makassar menggulirkan wacana penggunaan hak angket dalam penyelidikan dana covid19 di Kota Makassar dan
hak angket yang saat ini bergulir di DPRD Takalar.

Menurut Baso DN, jika ada temuan atas penggunaan anggaran ataupun pelanggaran lainnya yang diduga  disalahkangunakan oleh pemerintah daerah, maka dewan memiliki hak untuk bertanya kepada Bupati/ Walikota,  melalui hak interpelasi. Bukan serta merta menggunakan hak angket yang berujung pada hak menyatakan  pendapat atau ‘pemakzulan.

“Sebaiknya DPRD tidak perlu menggunakan hak interpelasi ataupun hak angket untuk Bupati/walikota jika tidak  terlalu urgensi dan/atau belum melewati ambang batas ataupun kepala daerah belum melakukan pelanggaran  secara terstruktur, sistemetik dan masif (TSM).”terangnya.

Menurut Baso DN,Jika ada bukti dan fakta penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, maka cukup diserahkan  saja ke aparat penegak hukum untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Baso Jumat,  (9/10/20)

Menurut Baso, hubungan antara DPRD dan pemerintah tidak didesain dalam pola koalisi atau oposisi. Melainkan  lebih dalam relasi checks and balances. Dan dalam bidang pengawasan DPRD tidak boleh secara apriori menutup  mata terhadap apa yang dilakukan pemerintah.

Kriterium penerimaan atau penolakan DPRD hanyalah satu, yakni berpihak kepada kepentingan rakyat. tidak ada  kriterium koalisi atau oposisi.”Dalam menjalankan fungsi pengawasannya”ujarnya.

Lanjutnya DPRD diberi instrumen “gigi” berupa hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan  pendapat.” Hak-hak tersebut memang diberikan oleh konstitusi kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi  pengawasan.

“Hak interpelasi, dan hak-hak yang lain yang dimiliki Dewan itu harus digunakan secara selektif, tidak boleh terlalu diobral.” terangnya.

Hak-hak tersebut hanya boleh digunakan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak luar biasa  dalam kehidupan masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah “kebijakan yang berdampak luar biasa. Kalaupun hak  angket tetap harus digulirkan, maka dewan harus konsisten, dan memegang teguh prinsip sekali layar terkembang  pantang biduk surut kepantai,

“Agar masyarakat percaya dan tidak memberikan penilaian negatif terhadap para wakilnya,” tegas Baso DN  (Jahar)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *