BPJS Kesehatan Kendari Pastikan Program JKN-KIS Berjalan Optimal

  • Whatsapp
BPJS Kesehatan Kendari Pastikan Program JKN-KIS Berjalan Optimal

BPJS Kesehatan Kendari Pastikan Program JKN-KIS Berjalan Optimal

Kendari, Upeks.co.id – Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaan Program JKN-KIS. Dukungan Pemerintah daerah sangat dibutuhkan diantaranya peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan, memperluas cakupan kepesertaan serta penegakan hukum terhadap regulasi yang berlaku. Untuk itu, BPJS Kesehatan Cabang Kendari melaksanakan forum komunikasi pemangku kepentingan utama tingkat Kota Kendari, Selasa (21/07).

Bacaan Lainnya

“Forum ini berfungsi meningkatkan komunikasi dengan para SKPD untuk bersinergi dengan BPJS Kesehatan dalam hal melayani masyarakat. Tetap jaga kesehatan, serta protokol keamanan diri harus ditingkatkan, karena banyak masyarakat masih belum memahami mengenai new normal. Harapan saya, BPJS Kesehatan juga bisa ikut mengedukasi masyarakat untuk membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat sehari-hari,” kata Sekretaris Daerah Kota Kendari Nahwa Umar.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari Iwan Kurnia menyampaikan sosialisasi mengenai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang salah satunya menetapkan penyesuaian iuran JKN-KIS bagi pesertanya.

“Iuran Penduduk yang Didaftarkan Pemda (PD Pemda) yang dibayarkan bulan Januari–Juni 2020 sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dan iuran PD Pemda bulan Juli–Desember 2020 sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan ketentuan Rp 25.500 dibayarkan oleh Pemda dan Rp 16.500 dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kami harap setiap instansi daerah juga dapat menyosialisasikan hal ini kepada satuan kerjanya,” jelas Iwan.

Di sisi lain, Iwan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kendari terkait keikutsertaan dalam Program JKN-KIS. Sampai bulan 1 Juli 2020. kepesertaan Program JKN-KIS Kota Kendari telah mencakup 289.863 jiwa atau 84,81% dari jumlah penduduk Kota Kendari.

“Ini peningkatan kepesertaan JKN-KIS yang cukup pesat dari jumlah sebelumnya. Kami harapkan Pemda juga dapat mendorong badan usaha untuk mendaftarkan entitas, karyawan, dan anggota keluarganya dalam Program JKN-KIS melalui dukungan komitmen ijin usaha dengan melampirkan bukti kepesertaan JKN-KIS,” kata Iwan. (Jamkesnews)

Pos terkait