BPJS Kesehatan Ingatkan Badan Usaha Beri Perlindungan Kesehatan Pekerja dan Keluarganya

  • Whatsapp
BPJS Kesehatan Ingatkan Badan Usaha Beri Perlindungan Kesehatan Pekerja dan Keluarganya

BPJS Kesehatan Ingatkan Badan Usaha Beri Perlindungan Kesehatan Pekerja dan Keluarganya

Kendari, Upeks.co.id – BPJS Kesehatan Cabang Kendari menggelar kegiatan gathering badan usaha bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari dan IDI Kota Kendari, Rabu (23/09). Melalui kegiatan ini, diharapkan badan usaha dapat memahami hak dan kewajibannya terhadap Program JKN-KIS.

“Kami juga sampaikan penjelasan terkait sanksi akan ketidakpatuhan dalam pendaftaran penyampaian data dan pembayaran iuran. Kami mengimbau agar para pemilik perusahaan dapat mendaftarkan seluruh pekerja baik yang belum terdaftar atau telah terdaftar pada segmen lain untuk dialihkan menjadi segmen PPU BU, menyampaikan data pegawai dan data gaji yang benar, serta menggunakan e-Dabu Mobile dan Mobile JKN,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari Iwan Kurnia.

Ia mengatakan, badan usaha adalah salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Semua pekerjanya pun wajib terlindungi dan memiliki jaminan kesehatan. Oleh karena itu badan usaha memiliki tugas untuk mendaftarkan seluruh pekerja beserta keluarganya telah memiliki jaminan kesehatan agar tercipta rasa aman tanpa perlu khawatir dengan biaya pelayanan kesehatan.

“Program JKN-KIS merupakan solusi bagi badan usaha untuk mendapatkan jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya, sehingga BPJS Kesehatan sebagai badan yang ditugaskan pemerintah dalam mengemban Program JKN-KIS, selalu melakukan koordinasi dengan badan usaha agar memastikan memenuhi tanggung jawabnya,” tambah Iwan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Benyamin Salempang menyebutkan bahwa standar jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan didasarkan pada Konvensi International Labour Organization (ILO) serta di UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 34. Berdasar hal tersebut diturunkan ke UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN).

“Terima kasih untuk perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam Program JKN-KIS, dan juga kepada perusahaan yang telah melaksanakan protokol Covid-19 dalam perusahaan. Kami juga ingin mengingatkan kepada seluruh badan usaha untuk mematuhi dan menegakkan hukum dalam 3 kewajiban, yaitu membayar iuran, mendaftarkan diri dan mendaftarkan para pekerja ke JKN-KIS agar hak para pekerja terpenuhi dengan baik,” kata Benyamin. (Jamkesnews.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *