Soal Penutupan Tambang Galian C, DPRD Bulukumba Konsultasi Dinas PU Bina Marga dan Dinas PTSP

  • Whatsapp
Soal Penutupan Tambang Galian C, DPRD Bulukumba Konsultasi Dinas PU Bina Marga dan Dinas PTSP

Soal Penutupan Tambang Galian C, DPRD Bulukumba Konsultasi Dinas PU Bina Marga dan Dinas PTSP

BULUKUMBA,UPEKS.co.id—DPRD Kabupaten Bulukumba Koordinasi dan Konsultasi Dinas PU Bina Marga  Provinsi dan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi (PTSP), Kamis (17/9/20)

Bacaan Lainnya

Itu tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi pada tanggal 8 September 2020 di ruang Rapat  Paripurna terkait polemik penutupan tambang galian C di Bulukumba.

Anggota DPRD yang konsultasi, Andi Muhammad Ahyar,SE, Drs.Pasakai, dan Ahmad Saiful,SE didampingi  Plt.Sekwan DPRD Bulukumba, Andi Buyung Saputra dan Kasubag Legislasi Irvan Handy.

Langkah awal dari kegiatan ini, Koordinasi dan Konsultasi dilakukan di Dinas PU Bina Marga Provinsi Sulsel.

Berdasarkan penjelasan Sekretaris Dinas PU Bina Marga Provinsi disimpulkan, disarankan agar Pemkab  Bulukumba mengusulkan pengerukan sungai dengan bersurat ke Kementeria PU Bina Marga melalui Balai Besar  Sungai Pompengan-Jeneberang agar debet air ke lahan pertanian tidak terganggu.

Selanjutnya di Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Anggota DPRD menjelaskan, polemik  penutupan tambang yang membawa dampak besar bagi pengusaha tambang dan masyarakat yang  menggantungkan hidupnya sebagai pekerja tambang.

Meskipun sebelumnya DPRD telah menerima beberapa aspirasi dari masyarakat yang komplain karena dampak  kerusakan lingkungan yang diakibatkan tambang galian C.

Namun adanya penutupan tambang menjadi motivasi bagi penambang untuk mengurus izin tambang, namun  mereka terkendala pada proses penerbitan izin yang dianggap persulit pengusaha tambang. Oleh karena itu  anggota DPRD mempertanyakan Tahapan Proses Perizinan Izin Tambang.

Sebelumnya DPTSP memberikan informasi, ada 11 Tambang terdaftar memiliki izin di kabupaten Bulukumba.

Diantaranya PT. Cahaya Seppang Bulumba, PT Harfia Graha Perkasa, PT. Putra Kantisan, CV. Ade Putra, Nurdin  Radja, UD.Astridicky Jaya (Hj. Fujiati), Ralang, CV.Bukit Indah, CV Aleta Konstruksi, Islamuddin Sulaiman.

Dari 11 Tambang Galian C tersebut, dua berstatus Eksplorasi yaitu, milik CV.Aleta Konstruksi dan Ralang dan 9  lainnya berstatus Operasi Produksi.

Berdasarkan penjelasan Kepala Bidang Verifikasi Perizinan DPTSP, proses penerbitan izin tambang pada  dasarnya melalui beberapa tahap.

Diantaranya permohonan wilayah izin usaha penambangan (WIUP) berdasarkan rekomendasi dari pemerintah  Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan Izin Usaha Penambang (IUP) untuk melakukan eksplorasi lingkungan.

Kemudian rekomendasi pemanfaatan ruang wilayah tambang berdasarkan RTRW, setelah itu pengusaha  tambang menunjuk konsultan lingkungan untuk membuat dokumen lingkungan (UKL-UPL).

Tujuannya untuk mendapatkan Izin pemanfaatan lingkungan, selanjutnya rekomendasi dari Balai Pompengan-  Jeneberang (jika wilayah tambang tersebut berada pada aliran sungai) diergunakan sebagai syarat untuk  mendapatkan Izin Usaha Produksi.

Berdasarkan penjelasan itu, dapat disimpulkan proses pengurusan Izin Usaha tambang tidaklah sulit namun ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi pemilik tambang untuk mendapatkan Izin Usaha Produksi.

Hal yang lama, biasanya adalah dokumen atau rekomendasi pemfaatan ruang dan Dokumen lingkungan hidup  karena hal tersebut membutuhkan kajian yang sistematis atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh  keberadaan tambang nantinya.

Anggota Komisi C DPRD Bulukumba, Drs.Pasakai, meminta agar persyaratan proses penerbitan izin tambang  galian C disederhanakan, namun tahapan proses tersebut mengacu pada beberapa peraturan perundang- undangan , peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang telah disederhanakan sedemikian rupa. (sufri).

Pos terkait