Sita Sertifikat Warga Tanpa Penetapan Pengadilan, Kajati Sulsel Dipraperadilkan

  • Whatsapp
Sita Sertifikat Warga Tanpa Penetapan Pengadilan, Kajati Sulsel Dipraperadilkan

Sita Sertifikat Warga Tanpa Penetapan Pengadilan, Kajati Sulsel Dipraperadilkan

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Firdaus Dewilmar, diprapradilankan oleh  seorang pengacara senior, Salasa Albert di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IB Makale.

Bacaan Lainnya

Salasa Albert melayangkan gugatan praperadilan atas penyitaan sertifikat warga masyarakat adat yang terbit di  kawasan Hutan Mapongka, Kabupaten Toraja.

Salasa Albert menggugat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar atas perintah penyitaan yang diduga  dilakukan tanpa izin oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Makale.

“Dalam rangka penyitaan, Kejaksaan seharusnya dilengkapi izin dari Pengadilan Negeri Klas I B Makale. Tapi itu  tidak dilakukan. Makanya setelah dikuasakan oleh delapan pemilik sertifikat, kami tengah melayangkan  praperadilan, ” kata Salasa Albert, Kamis (23/9/20).

Salasa Albert mengatakan, setifikat lahan warga beberapa waktu lalu memang telah disita oleh penyidik Kejati  Sulsel dalam rangka penyidikan kasus hutan Mapongka.

Namun lanjut Salasa Albert, penyitaan Kejati dalam rangka penyidikan, namun dikarenakan penyitaan dilakukan  tanpa izin Pengadilan, maka penyitaan tersebut tidak sah.

“Walaupun penyitaan dalam rangka penyidikan, tapi tidak dapat dibenarkan. Sebab tidak mendapat izin  pengadilan. Karena itu, kami melayangkan praperadilan, ” lanjutnya.

Menurutnya, dalam perkara ini pada dasarnya sudah cukup jelas. Lahan warga tersebut merupakan hak dari  sertifikat induk atas nama J Batara Sosang yang telah terbit sejak Tahun 1950.

Termohon juga belum menetapkan seorang tersangka. Bahkan surat panggilan pemeriksaan saksi saja baru  dimulai pada tanggal 01 September 2020 sesuai surat panggilan penyidik Nomor : R-173/P-4.5/Fd.1/09/2020  tanggal 27 Agustus 2020.

“Bahkan sampai kini belum ditetapkan seorang tersangka. Jadi apa tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon  Praperadilan sehubungan dengan sertifikat, sehingga dilakukan penyitaan, ” ucapnya.

Salasa Albert menyebut, hingga kini belum ada tersangka penyalahgunaan penerbitan sertifikat. Selain itu, pemilik SHM juga tidak pernah menggunakan SHM tersebut untuk melakukan kejahatan. Namun disita oleh Termohon  Praperadilan.

Menurutnya, penyitaan bukan saja karena dugaan tindak pidana telah dalam tahap penyidikan sehingga termohon  Praperadilan berwenang melakukan tindakan penyitaan.

“Tetapi apakah ada urgensi tindakan penyitaan itu. Kalau penyitaan dimaksudkan untuk dipakai sebagai barang  bukti dalam persidangan, maka sudah tentu telah terang tindak pidana penyalahgunaan penerbitan sertifikat  tersebut yang dilakukan tersangka, ” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Idil dikonfirmasi menjelaskan, siapa  saja berhak mengajukan praperadilan.

“Apabila ada yang merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan penyidik, sah saja ajukan praperadilan. Itu memang diatur dalam Undang-undang, ” jelasnya.(Jay)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *