Rakor Penegakan Hukum Protap Kesehatan Pilkada 2020, Ini Kata Kaswadi

  • Whatsapp
Rakor Penegakan Hukum Protap Kesehatan Pilkada 2020, Ini Kata Kaswadi

Rakor Penegakan Hukum Protap Kesehatan Pilkada 2020, Ini Kata Kaswadi

SOPPENG,UPEKS.co.id — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng menggelar rapat Koordinasi dan Penegakan Hukum terkait Protokol Kesehatan Dalam Mencegah dan Mengendalikan Covid-19 dalam rangka  Suksesi Pilkada Serentak Tahun 2020.

Bacaan Lainnya

Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan DPRD, para Anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng,  Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, Kepala Badan  Kesbangpol, para Camat, Ketua Bawaslu, Ketua KPU Kabupaten Soppeng, para Ketua Partai, yang diselenggarakan di ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Jumat (18/09/2020).

Ketua Panitia, Hj A Zurachmiaty mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan kesamaan  pemahaman atau persepsi dan tindakan untuk seluruh pemangku kepentingan terkait di Daerah mengenai  kegiatan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Soppeng.

“Kegiatan ini akan dilaksanakan melalui metode pleno yang dibagi menjadi 2 sesi yaitu Pleno Sesi I (Sesi  Pemaparan) dan Pleno sesi II (Diskusi dan sering Informasi),” ujarnya.

Sementara Bupati Soppeng, HA Kaswadi Razak menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun  2020 memerlukan perhatian, kerjasama, dan dukungan serta koordinasi dari semua pihak, khususnya antara  penyelenggaraan dengan institusi terkait lainnya.

“Ini tentu agar bisa berjalan dengan baik dan tingkat partisipasi masyarakat bisa meningkatkan dari  penyelenggaraan Pemilu tahun lalu. Karena mustahil KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara akan berhasil  tanpa adanya dukungan dan koordinasi dari semua pihak, dan yang terpenting pula penyelenggaraan pilkada yang
jujur dan kredibel tentu saja akan membuat Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan baik,” jelasnya.

Dikatakan dia, KPU dan Bawaslu tidak boleh lengah, karena Pilkada yang digelar tahun ini berbeda dengan  pelaksanaan Pilkada sebelumnya, karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi Pilkada 9 Desember 2020 ini, pelaksanaannya bukan hanya lancar dan aman dari konflik, tetapi harus aman  dari Covid-19. Kita tidak mau kalau nantinya akan muncul klaster baru yang disebabkan oleh kelengahan  penyelenggaraan,” tambahnya.

Lebih jauh dia jelaskan, pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi ini tentu memiliki konsekuensi, baik dengan  terjadinya penundaan jadwal maupun dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan.

“Ini harus menjadi perhatian dan dipersiapkan secara matang agar proses Pilkada berjalan lancar dan semua  potensi masalah dalam penyelenggaraan Pilkada nantinya dapat diselesaikan dengan secara baik. Oleh karena  itu, dalam rakor ini nantinya diharapkan dibahas berbagai hal terkait dengan Pilkada, serta khususnya
pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam setiap proses dan tahapan Pilkada Serentak  Tahun 2020,” tegasnya. (Min)

Pos terkait