PTPN XIV Klaim Lahan Warga 1044,23 Hektare, Warga Tiga Desa di Kecamatan Mangarabombang Bereaksi

  • Whatsapp
PTPN XIV Klaim Lahan Warga 1044,23 Hektare, Warga Tiga Desa di Kecamatan Mangarabombang Bereaksi

PTPN XIV Klaim Lahan Warga 1044,23 Hektare, Warga Tiga Desa di Kecamatan Mangarabombang Bereaksi

TAKALAR,UPEKS.co.id— Warga Dusun Ongkoa, Desa Lengkese, kecamatan Mangarabombang kaget dengan  kedatangan petugas Perusahaan Milik Negara, PT. Perkebunan Nusantara Wilayah XIV (PTPN XIV) bersama  petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikawal dengan beberapa orang tentara, pekan lalu.

Bacaan Lainnya

Petugas PTPN datang dan melakukan pengukuran terhadap lahan yang diklaim sebagai miliknya. Mereka datang  berkoordinasi dengan pemerintah setempat sehingga warga makin bingung.

Mereka hanya bisa menyaksikan lahan- lahan milik warga dicaplok dan diklaim sebagai miliki PTPN.

Padahal selama ini, lahan- lahan itu dikuasai oleh warga dan sebagian di antaranya telah memiliki sertipikat  kepemilikan.

“Kami awalnya tidak tidak tahu maksud kedatangan mereka karena tidak berkoordinasi dengan pemerintah  setempat, belakangan kami tahu,karena mereka memasang patok di lahan milik kami, dan kami saya sampaikan , bahwa kami menolak klaim mereka,” tegas tokoh masyarakat dusun Ongkoa, desa Laikang, Baso Daeng  ditemui di rumahnya, Sabtu 12 / 9/ 2020.

Baso Daeng Sila menegaskan, lahan yang diklaim oleh PTPN sebagian besar tanah warga, selebihnya lahan  bekas perkebunan kapas yang sudah dikuasai warga selama hampir 30 tahun.

“Lahan warga yang diklaim PTPN telah memiliki alas hak. Selain sertipikat dan SPPT, warga juga setiap tahun  membayar pajak.”ujar Baso Dg Sila Lagi

Lanjut,kalau lahan yang saya miliki memang sudah dikelola oleh orangtua saya, bahkan tercatat dalam rinci,  sebagian juga sudah ada sertipikatnya, sebagian warga sudah memiliki dan memabyar PBB -Nya.

“Jadi kalau PTPN klaim, apa dasar mereka?” kata tokoh masyarakat dusun Ongkoa, desa Laikang itu.

Cerita Daeng Sila, jika PTPN meninggalkan desa Laikang, desa Cikoang, dan desa Pattopakang sejak awal tahun  90-an. Ia  un menegaskan, jika lahan yang dicaplok bukan hanya bekas perkebunan kapas.Pria berusia 50 tahun  itu pun mempertanyakan dasar sehingga PTPN mengklaim lahan warga.

“Itu kan asal caplok namanya pak, saat petugas PTPN datang, mereka dikawal oleh tentara sehingga kami biarkan  saja, kami juga tidak gentar karena kami memiliki alas hak,” terang Daeng Sila.

Saat ini, Daeng Sila mengaku, telah mengumpulkan alas hak kepemilikan warga atas lahan tersebut untuk  melawan klaim PTPN itu. Warga Ongkoa, desa Laikang pun siap berjuang untuk mempertahankan hak- hak  mereka.

“Beberapa warga warga sudah mengumpulkan sertipikatnya, intinya kita pasti bertahan pak,” kata pria yang  dilahirkan dan dibesarkan di Dusun kecil itu.

Sebelumnya, puluhan masyarakat dari Desa Laikang, Desa Cikoang, dan Desa Pattoppakang, kecamatan  Mangarabombang melakukan aksi penolakan terhadap kegiatan Perusahaan Milik Negara, PT. Perkebunan  Nusantara Wilayah XIV yang melakukan aktivitas di atas lahan pertanian warga sebagai respon dari klaim itu.

Informasi yang dihimpun menyebutkan jika PTPN mengklaim lahan 1044,23 hektar di desa Cikoang dan Laikang  bekas perkebunan kapas yang dikelola medio tahun 80-an.

Klaim lahan PTPN XIV diperoleh dari PTPN XXIII berdasarkan fatwa Tata Guna Tanah nomor: 24/HGU/TGT/1980
tanggal 8 Mei 1980.

PTPN pun telah meminta penerbitan HGU kepada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Agraria  berdasarkan surat permohonan nomor: um/666 tanggal 8 Juni 1979 tetapi sampai dengan saat ini belum diterbitkan sertifikat HGU.(Jahar)

Pos terkait