Perwali 51 dan 53 Disertai Sanksi Denda, Berlaku Mulai Senin

  • Whatsapp
Perwali 51 dan 53 Disertai Sanksi Denda, Berlaku Mulai Senin

Perwali 51 dan 53 Disertai Sanksi Denda, Berlaku Mulai Senin

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Perwali Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum  Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) akan  diberlakukan, Senin (21/9/20).

Bacaan Lainnya

Selain Perwali 51, Perwali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiataan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan di Kota Makassar, juga akan diterapkan.

Penerapan Perwali tersebut disertai dengan saksi. Masyarakat yang melanggar Perwali tersebut akan dijatuhi sanksi, membayar denda, mulai sanksi ringan senilai Rp 100.000 hingga sanksi berat puluhan juta rupiah.

Penjabat Walikota Makassar, Prof Rudi Jamaluddin dalam sosialisasi Perwali 51 dan 53 mengatakan, sanksi  berupa denda tersebut pada dasarnya tidak perlu ditakuti oleh Warga Kota Makassar.

Pasalnya, denda tersebut dicantumkan dalam Perda bukan untuk menakuti Masyarakat Kota Makassar, melainkan  untuk melindungi dari Pandemi Covid-19.

“Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang menggangu atau memberatkan. Ini agar kita semua terlindungi,  apalagi banyak kekhawatiran saat ini akan muncul klaster baru. Misalnya klaster perkantoran,” kata Rudi disela- sela Diskusi Bersama di salah satu pusat perbelanjaan, Jumat (18/9/20).

Dalam diskusi bersama dengan tema “Tidak Patuh Perwali, Sanksi Menati”, Rudi menjelaskan, sejak awal Perwali  ini hendak dirancang. Pihaknya berharap tidak ada warga Kota Makassar yang terkena sanksi denda ini. Sebab,  pada dasarnya perwali ini hanya mengharapkan agar warga Kota Makassar mematuhi aturan protokol kesehatan.

Perwali ini memang sempat mengundang kontroversi. Pasalnya dalam salah satu poin, para tamu undangan dalam  resepsi pernikahan tidak dibolehkan untuk makan ditempat.

Kondisi tersebut bahkan sempat membuat para wedding organizer kebakaran jenggot. Termasuk sejumlah  pengusaha restoran, cafe serta perhotelan.

Prof Rudi mengaku, larangan itu dikarenakan beberapa pertimbangan, utamanya melihat fenomena tamu  undangan dalam resepsi pernikahan yang cenderung akan membuka masker saat makan.

“Dalam kondisi resepsi, tamu undangan pasti akan membuka maskernya. Selain itu biasanya karena resepsi juga  identik dengan alunan musik, tamu-tamu ini pastinya akan saling mendekat kalau ngobrol, tidak jaga jarak lagi.  Makanya kita pikir gak perlu ada sajian kalau resepsi,” terangnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Yudhiyawan Wibisono mengatakan, pihaknya akan siap memback up  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam setiap Operasi Yustisi.

Yudhiawan berharap warga Kota Makassar dapat mematuhi apa yang diatur Pemerintah. Karena itu semua bukan  kepentingan pribadi ataupun pemerintah, melainkan kepentingan bersama.

“Angka Kriminal dimasa pandemi ini memang menurun, tapi ada ancaman lain yaitu Virus Corona. Kalau kita tidak  benar-benar menjalankan protokol kesehatan, tentu kapan berakhirnya. Makanya saya pikir kita akan sedia  membackup Satpol-PP dalam Operasi Yustisi,” tutupnya.(Jay)

Pos terkait