KPU Sulsel Tegaskan, ASN yang Dilantik Jadi Komisioner KPUD, tak Boleh Terima Gaji Ganda

  • Whatsapp
KPU Sulsel Tegaskan, ASN yang Dilantik Jadi Komisioner KPUD, tak Boleh Terima Gaji Ganda

KPU Sulsel Tegaskan, ASN yang Dilantik Jadi Komisioner KPUD, tak Boleh Terima Gaji Ganda

TAKALAR,UPEKS.co.id—Pihak Komisioner KPUD Sulsel, Upi Hastati saat dikonfirmasi Upeks, baru-baru  inimenegaskan, seorang ASN yang telah resmi dilantik dan diambil sumpahnya, otomatis tidak bisa lagi terima lagi  gaji sebagai ASN.

Bacaan Lainnya

“Jika betul, Bakhrawi terima gaji tersebut atau ganda, itu tidak dibenarkan,” tegas Upi Hastati WhatsApp, baru-baru  ini.

Seperti diberitakan, sebelum ditetapkan sebagai Anggota KPUD Takalar 2018, Bakhrawi Zakaria tercatat sebagai  Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru SMA Negeri 3 Takalar.

Sejak ditetapkannya sebagai anggota komisioner KPUD Takalar 2018, dia tetap terima Gaji ASN dan tunjangan  lainnya langsung terkoneksi nomor rekening pribadinya.

Agustus 2018–hingga Juli 2020 Bakhrawi masih tetap terima gaji ASN sebagai guru di SMA Negeri 3  Takalar,dengan akumulasi Rp 100.744.400,gaji yang diterima tersebut dia wajib mengembalikan ke Kas Negara.

Dikonfirmasi terpisah, Kasubag TU Cabang Dinas Wiiayah VII meliputi Jeneponto,Takalar,Agus Syam  membenarkan Bakhrawi itu terima gaji ASN hingga Juli 2020.

“Dia akan mengembalikan uang diterimanya 100.744.400 dengan sistim mencicil selama delapan kali itu tertuang  dalam surat pernyataan, Bakhrawi baru mengembalikan Rp 28 juta “terangnya.

Komisioner KPUD Takalar Bakhrawi Zakaria saat di hubungi menegaskan, dia telah diberhentikan sementara  sebagai pegawai Negeri Sipil terhitung 20 Juli 2018,

“Hal tersebut tertuang dalam SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :887/02/XII/BKD/2019 yang ditetapkan  Tanggal 20 Desember 2019.”ujarnya melalui WhatsApp,Sabtu (19/9/20)

Lanjut Bakhrawi, permohonan pengajuan pemberhentian sementara kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  Sulsel  untuk diteruskan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq BKD diterima dan tercatat 02 November  2018 sesuai resi penerimaan surat dan buku agenda penerimaan surat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan.

“Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (S.K.P.P) terbit tanggal 07 Juli 2020 dengan Nomor  419/VII/S.K.P.P/2020 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.”ujarnya.

Proses administrasi yang membutuhkan waktu sejak Permohonan Pemberhentian Sementara kemudian Surat  Keputusan Pemberhentian Sementara dari Gubernur Sulawesi Selatan serta Surat Keterangan Penghentian  Pembayaran (S.K.P.P) berimplikasi pada gaji yang tetap dibayarkan.

“Dengan demikian pada Lembaran S.K.P.P tertulis bahwa yang bersangkutan memiliki Hutang sebesar RP.  100.744.400 (Gaji yang terlanjur terbayarkan sejak bulan Agustus 2018 s.d Juli 2020),”ujarnya lagi

Pada kolom catatan tertulis prosedur pembayaran dilakukan secara bertahap dan periode waktu pengembalian  dimulai sejak Juni 2020 hingga Maret 2022. (penulis: Jahar)

Pos terkait