Kemenko Polhukam RI Diskusi Rancangan UU Perubahan UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

  • Whatsapp
Kemenko Polhukam RI Diskusi Rancangan UU Perubahan UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Kemenko Polhukam RI Diskusi Rancangan UU Perubahan UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

MAKASSAR, UPEKS.co.id- Untuk menyamakan persepsi atas rancangan UU tentang perubahan atas UU No. 16  tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Deputi Bidang Kordinasi Hukum dan Ham RI Kemenko Polhukam gelar Diskusi,  di Hotel Aryaduta Makassar, Jumat (25/9/2020).

Bacaan Lainnya

Kegiatan forum Koordinasi ini diikuti jajaran Kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, Kanwil Kemenkumham Sulsel,  oditurat Militer tinggi, oditurat Militer, Polda, Polres, praktisi hukum, para civitas akademika dari beberapa  Universitas di Makassar.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kemenkumham, Dr. Sugeng Purnomo saat membuka kegiatan  menyampaikan, dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut single prosecution system dan kejaksaan  merupakan satu-satunya lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan.

“Forum ini merupakan upaya untuk menampung masukan dari berbagai pihak, terutama dari narasumber dan  peserta terkait atas adanya usulan Perubahan UU No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang diinisiasi DPR RI,”  ujarnya.

Sementara itu, kepala biro hukum dan hubungan luar negeri Kejaksaan Agung Dr. Asep Nana Mulyana  mengatakan, dari forum koordinasi yang dilaksanakan ini menunjukkan elemen masyarakat juga menaruh harapan  kepada kejaksaan.

“Rancangan UU tidak menambah kewenangan Kejaksaan dan juga tidak mengeliminasi. Melalui forum ini  diharapkan menjadi solusi alternatif memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia sesuai harapan  masyarakat,”tambahnya.

Narasumber yang hadir, Prof. Dr. Farida Patititing, Guru Besar Hukum perdata Unhas, Prof. Dr. M. Said dan Prof.  Dr. Achmad Ruslan yang juga dari Universitas Hasanuddin. (Sofyan)

Pos terkait