Dilarang Pasang Gambar Presiden di APK Paslon Bupati/Wabup, Ini Komentar Ketua KPU Lutra

  • Whatsapp
Dilarang Pasang Gambar Presiden di APK Paslon Bupati/Wabup, Ini Komentar Ketua KPU Lutra

Dilarang Pasang Gambar Presiden di APK Paslon Bupati/Wabup, Ini Komentar Ketua KPU Lutra

LUTRA, UPEKS.co.id — KPU Kabupaten Luwu Utara mengundang Tim Pemenangan ketiga Bakal Pasangan  Calon (Bapaslon) di Pilkada Luwu Utara (Lutra), 9 Desember 2020.

Bacaan Lainnya

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang jumlah ukuran dan desain materi Alat Peraga Kampanye (APK) dan  bahan kampanye dalam rapat koordinasi di Aula Demokrasi Kantor KPU Lutra, Jalan Simpurusiang Kelurahan  Bone Tua Kecamatan Masamba, Minggu (20/9/2020).

Para Petugas penghubung bapaslon hadir memenuhi undangan Rakor yang digelar KPU Lutra. Turut hadir, Polres  Lutra, Kesbangpol dan Bawaslu Lutra untuk menyaksikan kegiatan rakor tersebut yang dibuka Ketua KPU Lutra,  H. Syamsul Bachri.

Hadir mendampingi anggota komisioner KPU Lutra, divisi Parmas dan SDM, divisi Perencanaan, Data dan  Informasi, Supriadi Halim, divisi Hukum dan Pengawasan, Syabil serta Sekretaris KPU Lutra, Fitria, Kasubag  Teknis Asjaya.

Rakor ini salah satunya membahas tentang kampanye. Salah satu yang menjadi perhatian dalam pembahasan  aturan ini berkenaan ketentuan Alat Peraga Kampanye (APK).

“Sesuai pemahaman KPU Lutra atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kampanye pilgubWagub, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wabup  dan berdasarkan Surat  Ketua KPU Provibsi Sulsel Nomor: 2111/PP.02-SD/73/Prov/IX/2020. APK tidak diperkenankan memuat gambar  selain pasangan calon dan pengurus parpol,” terang Kerua KPU Lutra.

H. Syamsul Bachri Ketua KPU Lutra menjelaskan, semua desain APK yang dibuat oleh Tim Pemenangan harus  diserahkan ke KPU dan Bawaslu untuk dikaji.

“Kalau pemahaman kami, sesuai PKPU nomor 4 tahun 2020, memang yang boleh hanya gambar paslon dan  pengurus partai politik, tidak boleh dipasang atau mencantumkan nama Presiden dan Wapres RI atau pihak  lain yang tidak menjadi pengurus Parpol atau gabungan partai politik,” jelas Ketua KPU Lutra.

Sementara utu anggota Komisioner KPU Lutra divisi Parmas dan SDM menambahkan bahwa, berdasarkan aturan  itulah, seperti yang dikatakan Ketua KPU Lutra, maka kami KPU berpegang pada kesimpulan, gambar  selain paslon dan pengurus parpol atau gabungan parpol pengusung tidak diperkenankan dicantumkan dalam  materi APK dan kampanye akan dimulai pada tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020.

Sementara itu APK dan BK yang difasilitasi KPU, kami juga akan menyiapkan tempat pemasangan APK dan BK.

Perlu diketahui, dalam waktu dekat ini, KPU Lutra akan mengumumkan pasangan calon yang dianggap telah  memenuhi persyaratan sehingga bisa maju dalam kontestasi Pilkada Lutra pada tanggal 9 Desember 2020.  (yustus).

Pos terkait