Bamus Sepakat Mengganti Ketua DPRD Kolaka

  • Whatsapp
Bamus Sepakat Mengganti Ketua DPRD Kolaka

Bamus Sepakat Mengganti Ketua DPRD Kolaka

KOLAKA,UPEKS.co.id—Badan Musyawarah(Bamus) DPRD Kolaka untuk mengganti Ketua DPRD Kolaka H  Sainal Amrin. Hal itu berdasarkan kesepakatan dalam rapat Bamus pada(25/9/20) dihadiri 13 anggota dari total 15  orang anggota.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua I DPRD Kolaka H Syarifuddin Baso Rantegau usai memimpin rapat Bamus, didampingi sejumlah  anggota Bamus berlangsung di ruang kerjanya kepada wartawan menjelaskan Bamus sepakat untuk mengganti  Ketua DPRD Kolaka H Sainal Amrin.

“Hari Senin (28/9/20), kami sepakat mengagendakan rapat paripurna untuk penggantian Ketua DPRD  Kolaka,”ungkap Syarifuddin.

Syarifuddin akrab disapa H Tontonk menjelaskan bahwa dasar agenda penetapan paripurna sesuai dengan surat  Ketua DPC Partai Gerindra perihal pergantian pimpinan DPRD Kolaka dan ketua Fraksi Gerindra DPRD Kolaka  tertanggal 17 September 2020.

“Kita harus menindaklanjuti surat masuk dari DPC Gerindra tanggal 17 September, karena kalau tidak  ditindaklanjuti kita yang melanggar aturan,”jelas Tontonk.

Lanjutnya bahwa terkait surat pernyataan Ketua DPC Gerindra Kolaka Yusnan Gultom, pada tanggal 18 September 2020, yang menjadikan rapat Bamus tertunda sebelumnya, tetapi hal itu sudah “clear” dan sudah  dikonsultasikan ke Ketua DPC Gerindra Kolaka.

Sementara Musdalim Zakkir anggota Bamus dan juga Anggota Fraksi Gerindra juga mengatakan bahwa surat  kedua atau surat pernyataan Ketua DPC Gerindra Kolaka, Yusnan Gultom yang menyatakan dirinya tidak pernah  melakukan pengusulan pergantian Ketua DPRD itu hanyalah merupakan pernyataan internal partai.

“Kalau surat kedua itu sudah dikonsultasikan dan tidak mempengaruhi surat pertama, karena surat kedua hanya
surat pernyataan untuk internal Gerindra,”jelas Musdalaim.

Hal itu juga ditegaskan oleh Kaharuddin, anggota Bamus dan anggota Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa  keputusan DPP Gerindra adalah keputusan yang harus ditindaklanjuti.

“Ini adalah keputusan partai, keputusan DPP tertanggal 8 Februari 2020, ini harus ditaati dan ditindaklanjuti,”jelas  Kaharuddin.(pil)

Pos terkait