Uncategorized

Pilkada, Bom Waktu Covid-19

 

Penulis: Yansi Tenu

Alumni Unhas, Pemerhati Sosial

 

PILKADA (pemilihan kepala daerah ) serentak akan di lakukan berbagai tahapan telah di lakukan dan pada tanggal 24 September setelah para calon kepala daerah menyerahkan seluruh berkas administrasi pendaftran pada 4-6 September 2020 maka seluruh calon yang memenuhi persyaratan akan di tetapkan menjadi peserta pilkada yang tanggal pencoblosannya adalah 9 Desember 20120.

Pilkada telah di tunda yang sesuai dengan rencana dan aturannya akan di laksanakan pada bulan September namun karena berbagai pertimbangan yang utama adalah perkembangan pandemic covid-19 yang makin meningkat maka di putuskan untuk di tunda ke bulan desember 2020 hari pencoblosan namun tahapan pilkada juga terjadi proses pengunduran.

Desakan untuk menunda pilkada makin kencang, apa lagi sejak pendaftaran para calon bupati, walikota dan gubernur, protokol kesehatan yang di harapkan lahir dari para calon pemimpin tersebut hampir semua di abaikan, arak-arakan massa pendukung saat pendaftaran seakan-akan virus covid -19 ini tidak ada, eforia pendukung untuk mengantar calonnya mendaftar mencerminkan ketidak disiplinan para calon untuk tidak melakukan arak-arakan yang berpotensi menularkn covid-19 secara nyata di abaikan, pihak KPU telah mewanti-wanti untuk tidak melakukan, namun fakta di lapangan, sangat miris kita saksikan, malah ada yg gelar konser dangdutan, jika terjadi penularan siapa yang mesti bertanggung jawab, para calonkah ? KPU kah ? atau di serahkan kepada pendukung calon masing-masing.

Desakan menunda pilkada berdatangan dari berbagai elemen masyarakat, apa lagi bebrapa dari anggota KPU kab/kota terinfeski virus covid-19 bahkan anggota KPU pun secara bergantian juga positif covid 19 para calon juag terkonfirmasi pisitif sejumlah 60 calon.

Mantan Wapres Jusuf Kalla bersuara untuk meminta di tunda jika para calon dan massa pendudukung tidak dapat mematuhi aturan protokol kesehatan secara ketat, NU, ormas islam terbesar juga menyuarakan hal yang sama, “ tunda untuk keselamatan warga lebih penting “ begitupun Muhammadyah, juga menyuarakan penundaan pilkada, bahkan MUI pun meminta pilkada serentak di kaji ulang.

Komnas HAM minta penundaan, LSM dan penggiat demokrasi meminta untuk di tunda pilkada karena keselamatan jiwa warga lebih penting, walaupun juga tidak ada jaminan bahwa kapan covid akan selesai namun, “ keselamatan warga jauh lebih penting “ Menunda pilkada bukan menurunkan kualitas demokrasi atau gagal membangun demokrasi, tapi lebih kepada pertimbangan kesehatan warga negara.

Qodari salah seorang peneliti bahkan melakukan ilustrasi dengan matematika “ jika tahapan pilkada di laksanakan maka ada tatap muka 1.042.280 titik jika asumsi 1 titik kampanye pendukung 100 orang, maka potensi orang tanpa gejala ( OTG ) jika waktu kampanye 71 hari akan mencapai 19.803.323 orang. Wow betapa menakutkannya proses pilkada jika pelaksanaanya di paksakan.

Jika ormas, warga negara dan beberapa elemen masyarakat meminta pilkada di tunda memang masalahnya tidak sederhana untuk melakukan prosse pilkada di tengah wabah yang makin luas dan korbannya makin banyak.
Pro dan kontra pun bermunculan, KPU tetap akan menjalankan jika pemerintah tetap pada proses PEPRPU dari September menjadi desember, KPU hanya pelaksana kegiatan namun juga menjadi wasit, pembuat aturan pelaksanaan. KPU tuntuk pada aturan yang di tetapkan antar pemerintah dan DPR, mengapa terjadi pro dan kontra ? pemerintah dan DPR tetap ingin melaksanakan namun para tokoh publik, ormas, LSM dan beberapa lembaga termasuk Komnas HAM juga meminta tunda demi keselamatan warga.

Mengapa pilkada mesti di tunda, pilkada identik dengan pesta demokrasi, pesta di mana akan terjadi pengerahan massa secara besar-besaran pada saat kampanye umum dan ini potensi penularan yang sangat besar,

Pertama, aturan tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemic memang sangar riskan, apalagi di semua kabupaten/kota di 270 daerah di mana pilkada di laksanakan kecendrungan kasus positif covid 19 makin naik dan tidak ada penurunan kasus.

Kedua, pada saat para calon mendaftarkan diri ke KPU hampir semua calon dan pendukungnya melakukan arak-arakan yang melanggar protocol kesehatan.

Ketiga, beberapa penyelengara pemilu ( KPU ) terinfeksi covid-19 dan 60 calon juga terinfeksi covid-19.

Keempat, terjadi peningkatan kasus positif hampir di semua daerah yang melaksanakan pilkada dan belum dapat di kendalikan secara tepat.

Jika pilkada tetap akan di laksanakan maka beberapa hal penting yang perlu di perhatikan dan ini memerlukan kajian mendalam agar tidak merugikan calon kepala daerah dan kualitas demokrasi juga dapat lebih baik

Pertama, aturan dan sangsi yang tegas dari KPU terhadap semua calon yang melanggar tanpa perlu di putuskan oleh MA, artinya jika jelas melanggar maka yang bersangkutan langsung dapat di diskualifikasi dari kepesertaan oleh KPU dan tidak dapat di gugat karena pelanggaran itu sangat jelas, putusan mengikat dan final.

Kedua, pilkada tanpa ada kampanye pengerahan massa apapun bentuknya, tegas di larang, mekanisme protocol kesehatan harus ketat dengan pola diskusi dan tidak boleh di hadiri lebih dari 25 orang dan jika terjadi pelanggaran langsung di setop dan di bubarkan oleh Bawaslu

Ketiga, jika terjadi klaster kasus dari peserta kampanye terbatas yang di laksanakan tidak lebih dari 25 orang maka calon harus bertanggung jawab penuh.

Jika menyangkut keselamatan warga negara, maka menunda pilkada adalah suatu keharusan Karena fakta-fakta yang telah ada, semua calon tidak menerpakan protocol kesehatan pada saat mendaftar menajdi ukuran betapa bahyanya pilkada di gelar di tengah pendemi, terkait dengan mekanisme meningkatkan warga yang terjangkit dan semua daerah yang

menyelenggarakan pilkada di daerah-daerah dimana pandemic covid 19 belum tertangani dengan dan belum dapat di kendalikan penyebarannya, maka pilkada akan tidak efektif, korban bisa terinfeksi makin banyak dan makin menjadikan daerah tersebut makin sulit mengendalikan pandeminya. (the end)

Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

#TRENDING

To Top