Ketua I PW Muslimat NU Sulsel Paparan Peran Perempuan Dalam Pencegahan Money Politik

  • Whatsapp
Ketua I PW Muslimat NU Sulsel Paparan Peran Perempuan Dalam Pencegahan Money Politik

Ketua I PW Muslimat NU Sulsel Paparan Peran Perempuan Dalam Pencegahan Money Politik

MAKASSAR.UPEKS.co.id— Kelompok Perempuan memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan Pemilu  sebagai bagian dari proses berdemokrasi di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Penguatan perempuan dalam berbagai aspek politik menjadi hal yang mutlak demi tercapainya demokrasi yang  bersih lewat penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Kelompok mayoritas pemilih ini dinilai memiliki peran yang strategis, khususnya dalam upaya pencegahan Money  Politik atau Politik Uang dalam setiap momentum pemilu.

Untuk memaksimalkan keterlibatan perempuan dalam agenda pencegahan money politik di Kota Makassar jelang  Pilkada Serentak 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar menghadirkan Ketua I PW Muslimat  NU Sulsel, Dr. Hj Nurjannah Abna, S.S, M.Pd, sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi Pengawasan  Pemilu di Hotel Grand Imawan, Jalan Boulevard, Makassar, Kamis (27/8/2020).

Dalam kesempatan itu, Kepala Humas, Protokoler, dan Kerjasama Universitas Muslim Indonesia (UMI) itu  memaparkan materi bertajuk ‘Peran Strategis Perempuan dalam Pencegahan Money Politik’.

Dalam  pemaparannya, Nurjannah Abna mengawali paparannya dengan sebuah pertanyaan untuk dijawab. “Mengapa harus ada
pengawasan?,” katanya dengan melanjutkan penjelasan.

Menurutnya, ada sederet alasan mengapa harus ada upaya pengawasan dari semua pihak, termasuk kelompok  perempuan.

Diantaranya mewujudkan Pilkada yang bersih, jujur, adil, dan berintegritas. Lalu, Pemilu sejatinya proses pemilihan  calon pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas.

“Kemudian, ketatnya persaingan dalam mendulang suara,
pemilih dan kontestan permisif, dan alasan berikutnya adalah dampak sangat buruk bagi pembangunan ke depan,”  tutur Alumni Fakultas Sastra UMI ini.

Nurjannah yang juga pengurus Forum Pemimpin Perempuan (FPPM) dan pernah menimba ilmu di Australia  dalam program Indonesia Women’s Leadership Course itu menjelaskan, terkait gambaran politik uang yang  selama ini dianggap telah mendarah daging dalam tatanan masyarakat jelang pagelaran pesta demokrasi lima  tahun-an.

“Politik uang digambarkan sebagai praktik yang merujuk pada distribusi uang tunai maupun bentuk barang dari  kandidat saat Pemilu. Ini juga dianggap cara optimal oleh calon, dan sederet penjelasan lanjutannya,” tutur  Nurjannah.

Hal terakhir, dihadapan peserta yang juga merupakan perwakilan dari organisasi Banom perempuan Nahdatul  Ulama (NU) seperti Muslimat NU dan Fatayat NU, Nurjannah spesifikkan penjelasan dengan gambaran posisi  perempuan NU dalam mencegah politik uang.

“NU adalah ormas terbesar di Indonesia yang secara struktur organisasi memiliki basis kader hingga grassroot, juga memiliki SDM potensia, cerdas dan jaringan yang luas, ditambah komitmen dan loyalitas tinggi dengan  identitas kolektif sebagai jamiyyah NU untuk bangsa dan Negara. Juga memiliki pengalaman sebagai mitra
pemerintah dan lembaga independen, dan yang tidak kalah penting adalah corong informasi,” tegas Nurjannah.

“Peran dimulai dari mengembalikan kehidupan politik sebagai hubungan sosial yang didasari saling percaya,  bukan manipulasi transaksional Mendidik penguasa untuk responsif dan tanggap terhadap persoalan masyarakat (debat kandidat), dan sebagainya,” sambung mantan Tim Seleksi Pimpinan Bawaslu Sulsel tersebut yang juga  alumni S3 UIN Alauddin itu. (arf).