Kejaksaan Negeri Majene Siap Kawal Implementasi JKN-KIS

  • Whatsapp
Kejaksaan Negeri Majene Siap Kawal Implementasi JKN-KIS

Kejaksaan Negeri Majene Siap Kawal Implementasi JKN-KIS

Majene, Upeks.co.id – Agar penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat berjalan dengan optimal, diperlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya adalah Kejaksaan Negeri. Dalam pelaksanaannya, pihak kejaksaan memberikan dukungan dalam hal perlindungan hak jaminan kesehatan bagi para pekerja. Selain itu, pihak kejaksaan juga berkontribusi dalam proses pengawasan pemeriksaan dan penegakan hukum yang terkait Program JKN-KIS.

Bacaan Lainnya

Untuk tetap meningkatkan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Majene di masa pandemi covid-19, BPJS Kesehatan Cabang Polewali menggelar kegiatan rapat koordinasi dengan menggunakan media daring, Kamis (28/05). Dihadiri oleh pihak Kejaksaan Negeri Majene, DPM-PTSP Kabupaten Majene, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene, serta Dinas Sosial Kabupaten Majene, pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas persoalan ketidakpatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran dan pembayaran iuran pekerja dalam program JKN-KIS.

“Ini merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk dapat memberikan perlindungan bagi pekerjanya utamanya dalam hal jaminan kesehatan,” tegas Kepala Kejakasaan Negeri Majene, Nursurya .

Senada dengan hal tersebut Kepala DPMPTSP Kabupaten Majene juga mengungkapkan dalam hal kepengurusan pembuatan izin usaha di lingkup instansinya telah mempersyaratkan adanya surat atau sertifikat yang menunjukan bahwa badan usaha tersebut telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam Program JKN-KIS. Ia mengungkapkan bahwa upaya ini dilakukan agar memastikan para pemberi kerja sudah menjalankan kewajibannya.

“Forum ini dapat menjadi sarana untuk menyampaikan saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis antara BPJS Kesehatan Cabang Polewali dengan Kejaksaan Negeri Majene dalam pelaksanaan kegiatan penegakan kepatuhan dan perluasan kepesertaan pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU),” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Polewali, Hery Zakariah.

Dari hasil forum koordinasi tersebut maka diharapkan tercapainya pemahaman yang sama dari instansi terkait untuk mendukung tiga aspek penting dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan aspek hukum (law enforcement) serta peningkatan kepatuhan dari peserta dan pemberi kerja. (Jamkesnews)

Pos terkait