Barru, Upeks.co.id–Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru yang telah diresmikan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo pada tanggal 20 Februari 2020, mendapat kunjungan dari Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan Dodi Karnida dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Syamsir, Rabu, 22 Juli 2020.
Dodi terlihat sangat antusias atas tempat, interior/tata letak dan suasana pelayanan yang tersedia baik di lantai dasar maupun di lantai dua. Apalagi pada musim pandemi ini, MPP Barru sangat ketat menerapkan protokol kesehatan yang fasilitasnya disediakan secara lengkap mulai dari air mengalir untuk cuci tangan, sabun, tisu, hand sanitizer dan alat pengukur suhu. Dodi juga antusias dengan fasilitas untuk pelayanan paspor pada loket imigrasi yang disediakan dan ia cukup lama berdiskusi dengan Syamsir di tempat itu.
“Kami dari jajaran Keimigrasian Sulawesi Selatan dalam Tatanan Normal Baru ini harus bergerak cepat dan banyak berkordinasi dengan instansi terkait guna pelayanan dan pengawasan keimigrasian setelah beberapa waktu lalu sempat terhenti karenan merebaknya wabah Corona,” ujarnya.
Pada kesempatan itu dijelaskan, Pada hari Senin 20 Juli 2020 kemarin, bersama Kantor Imigrasi (Kanim) Makassar sudah memulai hadir di MPP Bantaeng walau masih sebatas berbentuk Layanan Informasi Keimigrasian. Demikian halnya, MPP Barru yang di dalamnnya juga terdapat pelayanan keimigrasian yaitu berupa penerbitan paspor.
Sampai saat ini karena terkendala Covid-19, Kanim Parepare sejak beroperasinya MPP Kabupaten Barru ini, sudah sebanyak 3 kali melakukan pelayanan dengan penerbitan paspor sebanyak 22 buku.
Saat ini imigrasi belum aktif lagi melayani di sini karena di Kanim Parepare sendiri jumlah permohonan paspor ini masih sangat kecil, jauh sekali dari jumlah 50% dari kuota normal yang disediakan yaitu sebanyak 50 paspor/ hari sedangkan pemohon per hari saat ini paling banyak 8 orang.
“Kedepannya kami tetap selalu siap bekerja sama, berkolaborasi dengan instansi terkait khususnya dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan harapan kami bahwa keberadaan jajaran Kementerian Hukum dan HAM di manapun, dapat memberikan manfaat, memberikan kenyamanan dan kesejateraan bagi masyarakat,” jelasnya.
“Saya sangat terkesan sekali dengan segala sesuatu yang menyangkut keberadaan MPP Kabupaten Barru ini. Seingat saya MPP yang pertama dibentuk di Pulau Sulawesi ini adalah MPP Kota Tomohon di Sulawesi Utara yang diresmikan pada tanggal 21 April 2018 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dan Menpan RB saat itu Asman Abnur dan saya ingat betul detilnya, saya ikut terlibat membidaninya karena imigrasi juga hadir melayani di sana,” ungkap Dodi di sela-sela kunjungannya.
Jika dibandingkan dengan MPP Kota Tomohon, MPP Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten yang akan diresmikan pada bulan Agustus mendatang, Dodi Karnoda akan memberikan dua jempol untuk MPP Barru dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu segala sesuatu yang terkait dengan MPP ini terus ditingkatkan agar masyarakat menjadi lebih nyaman dalam menerima pelayanan.
“Kepercayaan masyarakat menjadi lebih tinggi dan masyarakat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Barru memiliki kebanggan tersendiri, memiliki nilai jual yang tinggi di hadapan masyarakat maupun pemerintah daerah lainnya serta pemerintah pusat khususnya di hadapan investor sehingga mereka tertarik untuk berinvetasi guna menggerakkan mesin perekonomian di sini,” tandasnya.(rls)
