ANEKA

Terbukti Lakukan Monopoli, KPPU Minta Grab Tak Bangun Opini di Media

Terbukti Lakukan Monopoli, KPPU Minta Grab Tak Bangun Opini di Media

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai PT Solusi Transportasi  Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) agar fokus menyiapkan upaya keberatan  daripada membangun opini melalui media.

Hal itu disampaikan KPPU terkait dengan adanya keberatan yang disampaikan kuasa Hukum Grab, Hotman Paris  melalui sejumlah media.

“Di pengadilan, posisi KPPU dan terlapor sama, kok. Ada yang mau kami disampaikan atau imbau ke masyarakat  atau penyedia jasa terkait kasus ini. Kepada terlapor agar lebih gentlement dan bertarung di pengadilan daripada  di media. Kepada publik dan masyarakat agar terus mendukung dan mengawasi KPPU agar tetap mengepankan  kepentingan publik dalam penciptaan kompetisi yang sehat,” kata Kepala Biro Humas KPPU dan Kerja Sama
Deswin Nur kepada media 3 Juli 2020.

Sementara itu, di ranah sosial media, melalui akun para netizen yang merupakan driver Grab menyayangkan apa  yang dilakukan oleh Pengacara Kondang Hotman Paris.

Mereka protes dan menyarankan Hotman Paris, ada baiknya membela para driver Grab yang berasar dari  kalangan kelas bawah.

Sebelumnya diketahui, kejadian yang menimpa Grab dan TPI tersebut bermula salah satunya dengan para mitra  mereka di Medan. PT TPI yang merupakan perusahaan jasa rental mobil tersebut memberikan kesempatan untuk  kepemilikan mobil kepada mitra mereka yang menyelenggarakan penyewaan kendaraan kepada mitra driver.

Terbukti Lakukan Monopoli, KPPU Minta Grab Tak Bangun Opini di Media

Namun dalam penyelenggaraan program tersebut, ditemukan bahwa mitra driver yang bekerjasama dengan TPI  akan mendapat order prioritas dan insentif dan jam kerja yang berbeda dengan non Kerjasama.

Temuan inilah yang kemudian menjadi dasar gugatan terhadap Grab dan TPI. Berdasarkan temuan investigator  KPPU di lapangan, kemudian kasus tersebut dilanjutkan.

Terkait keputusan pembayaran denda oleh KPU tersebut, kuasa Hukum TPI Hotman Paris Hutapea menyatakan  putusan sidang KPPU terhadap kliennya terkait persaingan usaha tak sehat sebesar Rp30 miliar tidak sesuai  dengan temuan fakta di lapangan.

Hal ini akan menimbulkan pertanyaan besar dari investor mengenai iklim usaha di Indonesia.

Untuk diketahui, sidang Majelis KPPU yang diketuai Dinni Melanie, Guntur Saragih dan Afif Hasbullah menghukum  PT Solusi Transportasi Indonesia membayar denda Rp29,5 miliar dan dinyatakan bersalah melanggar prinsip  persaingan usaha.

Dalam putusannya majelis menilai PT Solusi Transportasi Indonesia atau Grab Indonesia dan mitranya, PT  Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) bersalah melanggar Pasal 14 dan 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 14 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai sejumlah produk.

Termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang  setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung  maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan  masyarakat.(rls)

#TRENDING

To Top