Puluhan Kades Tolak Terbentuknya Pansus BLT, Ini Penjelasan Ketua DPRD

  • Whatsapp
Puluhan Kades Tolak Terbentuknya Pansus BLT, Ini Penjelasan Ketua DPRD

Puluhan Kades Tolak Terbentuknya Pansus BLT, Ini Penjelasan Ketua DPRD

BULUKUMBA, UPEKS.co.id— Puluhan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bulukumba datangi kantor DPRD),  Senin (13/7/2020).

Bacaan Lainnya

Kedatangan mereka menyampaikan penolakan terhadap terbentuknya Panitia Khusus (pansus) Bantuan  Langsung Tunai (BLT) dana desa.

Perwakilan massa, Kades Bontonyeleng, Andi Baso Mauragawali AS menyampaikan, pihaknya menolak  terbentuknya pansus tersebut karena tak sesuai dengan aturan.

Andi Baso menyebut, pembentukan pansus harus didasari tingkat urgensi atas adanya kejadian luar biasa, dan  dapat berdampak terhadap banyak orang. Sedangkan dari penyaluran BLT dana desa kata dia, sejauh ini tidak  ada permasalahan yang berarti.

“Kalaupun ada aspirasi dari masyarakat yang diterima DPRD, masyarakat siapa yang dimaksud? Dan apakah itu  dikatakan urgen?. Seharusnya DPRD cuma menggelar RDP dan memanggil desa terkait yang dianggap  bermasalah, bukan malah membentuk pansus dan memanggil semua desa,” tegasnya.

Selain itu, menurut pria yang akrab disapa Opu, DPRD Bulukumba terlalu jauh mencampuri urusan “dapur” desa.

“Kalau di tingkat desa, ada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku lembaga legislatif yang mempunyai  wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja desa,” terangnya.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal menjelaskan, terbentuknya pansus bukanlah untuk mencari  kesalahan kades, melainkan sebagai bentuk tindak lanjut dari aspirasi masyarakat terkait penyaluran BLT dana  desa dan menyinkronkan data.

Sementara itu, Anggota DPRD Bulukumba, M Bakti menyampaikan, pembentukan pansus BLT dana desa hanya  untuk menelusuri data penerima di desa-desa, kemudian menyandingkan data yang ditemukan dengan apa yang  telah dikumpulkan sebelumnya oleh kades.

Merasa jawaban atas tanggapan dari pihaknya tidak mampu dijawab DPRD Bulukumba, Opu mewakili kades  lainnya, berdiri dan meninggalkan ruang aspirasi di gedung DPRD sebagai bentuk penolakan terhadap pansus  BLT dana desa.

Kendati ada penolakan, H Rijal memastikan, pansus BLT dana desa tetap akan berjalan, dan pihaknya tetap akan  memanggil kembali para kepala desa.

“Kami tegaskan pansus BLT-DD tetap akan berjalan, dan apapun hasilnya itu yang kami akan rekomendasikan ke  pemerintah daerah,” tegas Bakti. (sufri)

Pos terkait