Kajari Takalar Prihatin Terhadap Sarana Prasarana Sekolah, Hanya 20% Layak

Kajari Takalar Prihatin Terhadap Sarana Prasarana Sekolah, Hanya 20% Layak

Kajari Takalar Prihatin Terhadap Sarana Prasarana Sekolah, Hanya 20% Layak

TAKALAR.UPEKS.co.id— Sebagai wujud keprihatinannya terhadap dunia pendidikan, Kepala Kejaksaan Negeri  (Kajari) Takalar, Syafril sorot sarana sarana prasarana Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah  Pertama Negeri (SMPN).

Bacaan Lainnya
 

Mulai minimnya sarana dan prasarana hingga kekurangan guru atau tenaga pengajar berstatus Pegawai  Negeri Sipil (PNS) yang masih terjadi. Khususnya Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan SMPN.

“Jumlah SDN di Takalar 245 dan SMPN 44. Tapi hanya 20 persen bangunannya layak, sisanya tidak layak. Ada  yang atap plafon atau eternitnya jatuh, ada sekolah yang kambing dan sapi merumput di halamannya, tidak ada  pagarnya. Bahkan, ada sekolah yang tidak punya toilet,” ungkapnya, kemarin.

Syafril mencontohkan, sarana dan prasarana sekolah di Kecamatan Mangarabombang (Marbo), khususnya di  daerah Laikang, Punaga dan Jonggoa. Dimana, terdapat sekolah yang tidak layak disebut bangunan.

“Disana banyak sekali kondisi bangunannya yang tidak layak. Air juga tidak ada. Saya bukan warga asli Takalar, tapi saya peduli dengan dunia pendidikan,” tandasnya.

Selain sarana dan prasarana, Syafril juga menyoroti minimnya tenaga pengajar berstatus PNS di SDN dan SMPN  di daerah pelosok dan pulau yang ada di Takalar.

“Ada dua sekolah SMP Negeri di Pulau Tanakeke, di Tompo Tana dan Maccini Baji. PNS-nya hanya satu orang,  dia merangkap. Dia lah Kepala Sekolah sekaligus wakilnya, bendahara, guru dan dia juga penjaga  sekolahnya,” bebernya.

Menurut Syafril, idealnya satu sekolah khususnya SD itu memiliki 10 tenaga pengajar berstatus PNS. Yakni, enam  guru, satu kepala sekolah, satu guru agama, satu guru olahraga dan satu bujang (penjaga sekolah).

“Minimal satu SD itu diisi enam guru PNS, termasuk dua guru bidang studi Agama dan Olahraga. Tapi yang terjadi,  ada sekolah yang diisi satu kepala sekolah dan satu PNS, paling banyak itu empat guru PNS,” tukasnya.(rif)

Pos terkait