JaDI Usul Tunda Pilkada Luwu Utara

JaDI Usul Tunda Pilkada Luwu Utara

JaDI Usul Tunda Pilkada Luwu Utara

LUTRA, UPEKS.co.id — Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Luwu Raya mengusul ke Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Lutra melalui KPU Provinsi Sulsel menunda pelaksanaan Pilkada Bupati/wabup Lutra Utara, 9 Desember  2020.

Bacaan Lainnya

“Saya usul KPU Lutra melalui KPU Sulsel agar menunda Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang,” kata Ketua  Presidium JaDI Luwu Raya, Abdul Azis kepada sejumlah media di Warkop Dg Azis, Jumat (17/7/2020).

Menurut mantan Komisioner KPU Luwu Utara ini bencana alam banjir bandang yang melanda Kecamatan  Masamba, Baebunta dan beberapa desa di Kecamatan Sabbang serta Malangke Barat (Malbar) menelan  puluhan korban jiwa (32 orang) kemarin malam laporan. Dikatakannya, kepentingan Kemanusiaan jauh diatas
segalanya.

“Pilkada dan penangan bencana memiliki kepentingan yang sama, namun bencana alam banjir bandang di Lutra merupakan bencana kemanusiaan yang wajib di tempatkan diatas  segalanya,”tegasnya.

Azis berharap ada sebuah kebijakan yang komprehensif dari pemangku kepentingan melihat persoalan ini.

Usulan ini lanjutnya, bukan tanpa alasan, mengingat adanya ruang berdasarkan, ayat (1) pasal 120, Perppu No2 Tahun 2020 atas perubahan ketiga UU No1 Tahun 2015 serta UU No1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam hal pada sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah  terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana non alam, atau gangguan lainnya yang  mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan,  maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan.

Adapun ayat (2) berbunyi, sambung Azis bahwa, pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang
terhenti.

“Karenanya ada ruang yang bisa digunakan KPU untuk menundanya,” pungkas Aziz. (yustus).

Pos terkait