Aktivis HMI MPO dan IMM Minta Pemprov Sulsel Hentikan Tambang di Sangkarrang

  • Whatsapp
Aktivis HMI MPO dan IMM Minta Pemprov Sulsel Hentikan Tambang di Sangkarrang

Aktivis HMI MPO dan IMM Minta Pemprov Sulsel Hentikan Tambang di Sangkarrang

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Ratusan warga nelayan pulau Sangkarrang, Makassar, Sulawesi Selatan bersama  aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi  penolakan aktivitas pengerukan pasir yang dilakukan PT Boskalis, perusahaan dari Belanda beberapa waktu lalu.

Bacaan Lainnya

Aksi penolakan dilakukan dengan melakukan pengepungan serta pengusiran kapal penambang pasir tersebut di  daerah yang menjadi titik lokasi warga Sangkarrang dalam menggantungkan mata pencahariannya sebagai
nelayan.

Aksi kedua, Sabtu (4/7/20) sempat diwarnai insiden pelemparan oleh nelayan ke kapal Boskalis disinyalir karena  warga kecewa dengan kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya oleh pihak perwakilan perusahaan saat  melakukan pertemuan dengan warga Sangkarrang beberapa waktu yang lalu, dimana ada kesepakatan pihak PT Boskalis akan melakukan penghentian aktivitas pengerukan pasir.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HM MPO) Najamuddin Arfah yang juga turut mendampingi warga nelayan  Sangkarrang dalam aksi protes penolakan tersebut pun mendesak kepada pemerintah provinsi Sulsel, dalam hal ini gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah untuk memberikan perhatian dan mendengar aspirasi  warga nelayan Sangkarrang yang terdampak akibat pengerukan pasir oleh PT Boskalis.

“Setelah teman-teman HMI dan IMM melakukan advokasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat warga  Sangkarrang, yang telah beberapa kali melakukan aksi protes penghadangan kapal, namun pihak perusahaan  terkesan tak mengindahkan aspirasi warga nelayan. Pemprov Sulsel, sebagai pemberi izin mesti turun tangan
menyelesaikan polemik ini,” kata Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar 2014-2015 ini.

Sekjen PB HMI 2018-2020 ini menjelaskan, alasan kenapa gubernur harus segera turun tangan, karena ini  menyangkut kebijakan pemerintah provinsi

“Ini juga menjadi tantangan bagi Gubernur selaku pengendali atas kebijakan itu. Jangan terkesan abai dengan  nasib nelayan di Sangkarrang. Warga sudah frustasi dan mulai berfikir anarkis, jangan sampai jatuh korban baru  kemudian pemerintah mau tanggapi, rakyat lagi yang dikorbankan” ujar mahasiswa Pascasarjana Ekonomi
Pembangunan Universitas Hasanuddin ini.

Najamuddin menjelaskan, dalam teori pembangunan, hendaknya pemerintah menjalankan prinsip pembangunan  berkelanjutan atau Suistainable Develoment (SD). Dimana pembangunan itu tidak hanya fokus pada aspek  ekonomi dan keuntungannya, tetapi juga aspek lingkungan dan terutama aspek sosialnya, dampak terhadap
masyarakat.

“Aspek lingkungan dan sosial ini yang penting, jangan karena alasan mengejar prestise menyelesaikan proyek  nasional. Lingkungan jadi rusak dan rakyat jadi korbannya,” paparnya.

Dirinya juga menyinggung, agar pihak perusahaan dan pemerintah terbuka terkait izin dari aktifitas pertambangan  ini.

“Jika pun izinnya ada atau lengkap, dibuka ke publik, kita ingin melihat titik eksplorasinya dimana. Kenapa sampai  bisa berada di titik yang menjadi lokasi aktifitas mata pencaharian nelayan warga Sangkarrang. Kalau perlu izinnya  dicabut, dan gubernur yang punya kewenangan ini,” jelas Naja’. (jir).

Pos terkait