Sandang Status Tersangka, Basman Minta KPU Enrekang Berhentikan Karama Anggota DPRD

  • Whatsapp
Sandang Status Tersangka, Basman Minta KPU Enrekang Berhentikan Karama Anggota DPRD

Sandang Status Tersangka, Basman Minta KPU Enrekang Berhentikan Karama Anggota DPRD

MAKASSAR,UPEKS.co.id—Mantan calon legislatif (Caleg) DPRD) Kabupaten Enrekang, Basman, meminta  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang berhentikan Karama sebagai anggota DPRD Enrekang.

Bacaan Lainnya

Karama yang tak lain adalah legislator PPP ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah  palsu saat mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pileg 17 April 2019 lalu.

Penetapan Karama sebagai tersangka berdasarkan nomor S.TAP/02/IV/TES/1.9/2020/RESKRIM tertanggal 13 April 2020.

“Intinya, saya meminta ke KPU sebagai penyelenggara memberhentikan dan memecat tersangka, Karama,” ujar
Basman.

Menurut Basman, KPU Enrekang telah melakukan pembiaran melawan hukum dan sangat menciderai demokrasi  khususnya di Kabupaten Enrekang.

“Ketua KPU Enrekang sendiri yang melaporkan tersangka bertepatan dengan hari pelantikan. Artinya dalam hal ini  KPU Enrekang telah melakukan pembiaran melawan hukum,” tegas Basman.

Basman menambahkan, langkah Ketua KPU Enrekang, Haslipa yang melantik Karama terkesan sangat dipaksakan.

“Sebelum pelantikan KPU sebagai penyelenggara, telah mengakui ijazah tersangka memang tidak benar karena  ijazah dengan No STTB 82157 adalah ijazah milik seorang perempuan atas nama St Rubiana siswi SMP 8 Ujung  Pandang,” jelas Basman.

Desakan untuk proses PAW kepada Karama juga disampaikan kuasa hukum Basman, Yusuf Gunco.

“Karama sudah jadi tersangka, kami minta kepada KPU berhentikan sebagai anggota dewan,” tegas Yugo, sapaan  akrab Yusuf Gunco.

Selain itu kata Yugo, PPP juga seharusnya tidak tolerir anggotanya yang sudah jadi tersangka.”Ini kan bisa  merusak nama PPP di masyarakat,” jelas Yugo.

Yugo bahkan mengancam akan melaporkan KPU Enrekang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika tidak proses anggota DPRD Enrekang, Karama yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kalau KPU Enrekang tidak ada tindakan ke tersangka, saya akan melaporkan ke DKPP,” tegas Yugo. Selain itu kata Yugo, pihaknya juga melaporkan KPU ke pihak Kepolisian.

“Kami juga akan laporkan ke polisi karena tindakan KPU Enrekang ini jelas pembiaran melawan hukum,” ucapnya.

Komisioner KPU Enrekang, Kasman saat dikonfirmasi menegaskan, untuk melakukan proses PAW harus ada surat dari DPRD ke KPU. “Harus ada surat dulu dari DPRD.

Kasman menjelaskan, Pasal 426 UU 7 tahun 2017, PAW anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten dilakukan apabila calon yang terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota dewan.

“Selain itu terbukti melakukan tindak pidana pemilu, berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” jelas Kasman.

Karama diketahui ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pileg 17 April 2019 lalu. Penetapan Karama sebagai tersangka berdasarkan nomor S.TAP/02/IV/TES/1.9/2020/RESKRIM tertanggal 13 April 2020.

Karama dilaporkan ke polisi karena diduga mempergunakan ijazah paket C untuk mendaftar sebagai caleg dari  PPP Kabupaten Enrekang. Ijazah Paket C yang terbit 4 Mei 2007 diindikasikan sebagai ijazah yang terbit tidak sesuai dengan prosedur penertiban ijazah yang ditandakan dengan surat ijazah paket C setara SMA.

Terbitnya Paket C harus didahului dengan Paket B yang mana ijazah paket B Karama ditandai dengan terbitnya ijazah Paket tertanggal 14 Juni 2014. (penulis: ris).

Pos terkait